Pengamat: Apa Golkar Tak Punya Kader Berintegritas Lagi?

Liputan6.com, Jakarta - Susunan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Setya Novanto telah diumumkan, Senin 30 Mei 2016. Dari 247 total kepengurusan, beberapa di antaranya terdapat nama-nama yang pernah tersangkut kasus hukum justru menduduki posisi-posisi strategis.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan,‎ masuknya nama-nama kader Golkar yang pernah menjadi terpidana,‎ menunjukkan Setya Novanto mengakomodir orang-orang terdekatnya tanpa menghiraukan latar belakang. 

"Kalau saya telaah secara kritis, masuknya orang-orang yang pernah terpidana, Setnov mengakomodir karib dekat dan orang-orang lingkaran terdekatnya, tanpa mempedulikan soal moral, kredibilitas, dan integritas pengurus Golkar," kata Pangi kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.

‎Pangi berujar, jangan sampai pengurus partai beringin diisi oleh orang-orang yang citra dan kredibilitasnya di masyarakat buruk. Apalagi, Partai Golkar berencana akan mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu Presiden 2019 mendatang. Di mana, kredibiltas Jokowi sangat baik di mata rakyat Indonesia.

"Dan tidak tanggung tanggung, ada korupsi Alquran, korupsi Masjid. Bagaimana ceritanya untuk menjelaskan dan membuat alasan ke publik bahwa pengurus Golkar sudah disusun secara teliti, hati-hati, dengan masukan dari segala variabel yang ada," ujar dia.

‎"Jangan sampai pengurus Golkar dipenuhi para penikmat dan perusak, londo ireng, penggasak uang rakyat," lanjut Pangi.

Pangi memandang, bukan tidak mungkin dengan memulai memasukkan mantan narapidana ke pengurusan Golkar langkah membiasakan berpikir untuk bersikap pragmatis cenderung mudah dilakukan.

"Ini saya khawatirkan dari awal, ketika kekuatan pebisnis (pemilik modal) dan korporasi yang menang bertarung dengan mengalahkan kelompok aktifis ideologis, tetap keras kepala memaksakan  kepengurusan Golkar orang-orang yang punya beban moral berat seperti mantan terpidana," ucap dia.

Masih kata Pangi, meskipun dalam Undang-undang tidak melarangnya, namun dia tak habis pikir bagaimana mungkin Golkar mempercayakan partainya kepada orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk.

"Apakah Golkar benar-benar tidak punya lagi kader berintegritas, kalau begitu Golkar krisis kader," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center itu.