Liputan6.com, Jakarta - Susunan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Setya Novanto telah diumumkan pada Senin 30 Mei 2016. Dari 247 total kepengurusan, beberapa nama yang pernah tersangkut kasus hukum justru menduduki posisi-posisi strategis.
Masuknya nama-nama bermasalah dalam kepengurusan diprediksi akan semakin membuat citra Partai berlambang beringin itu buruk di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai mengatakan, buruk tidaknya citra Golkar tergantung kinerja para pengurusnya.
"Saya pikir penetapan itu kan melalui kajian dan proses yang mendalam. Jadi terkait nanti citra Golkar di masyarakat karena ini (diisi nama-nama kontroversial), saya rasa dilihat dari kinerja pengurusnya. Tapi ini tetap menjadi perhatian," kata Yorrys kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Advertisement
Baca Juga
Yorrys berujar, pengurus DPP Golkar yang baru dilantik hanya memiliki waktu 3 tahun hingga 2019 dengan agenda yang padat. Dalam waktu 100 hari ke depan, ia menilai kemungkinan masih ada perubahan nama pengurus berdasarkan hasil evaluasi yang akan dilakukan.
"Sekarang ini dan kemudian kita ditantang even-even politik Pilkada 2017, 2018 dan pemilu 2019. Ada kemarin pertemuan, ketum mengatakan kita melihat kinerja teman-teman ini 100 hari ke depan. Dan bisa berubah tergantung pengurus kerja atau enggak. DPP hari ini sudah harus kerja kerja dan kerja bukan wacana," sambung dia.
Ia pun mengaku, sudah mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan tim formatur untuk hati-hati dalam memasukkan nama untuk menjadi pengurus DPP Golkar. Hal tersebut, lanjut dia, agar tidak terjadi kegaduhan lagi bagi Golkar.
"Tapi kita mau bilang apa sudah ditetapkan, saya sebelumnya sudah mengingatkan sudah telepon kanan kiri, ya sudah," Yorrys menandaskan.