Program BPSDMP-KP, Bangun Database Penyuluh Hingga Politeknik

Liputan6.com, Jakarta Untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional kelautan dan perikanan tahun 2017 serta menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP-KP) menggelar Rapat Kerja Teknis.

"Rakernis itu sebenarnya untuk memulai sebuah proses penyusunan anggaran yang diharapkan lebih akuntabel, transparan, efisien dan sufficient," kata Rifky Effendi Hardijanto, Kepala BPSDMP-KP di Hotel Novotel, Selasa (31/5).

Rifky menjelaskan untuk mewujudkan target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 80% dialokasikan untuk stakeholder dan 20% untuk operasional. Pengembangan stakeholder atau SDM, menurut Rifky sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) di Indonesia.

"Sumber daya manusia itu merupakan satu kata kunci untuk membawa keberhasilan suatu pembangunan. Ndak ada artinya teknologi, dan finansial kalau tidak didukung SDM yang handal," ujar Rifky.

Rakernis yang digelar di Hotel Novotel, Tangerang City 31 Mei - 2 Juni 2016 mengusung tema “Laut Masa Depan Bangsa : Wujudkan Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan melalui SDM Kelautan dan Perikanan yang Berintegrasi dan Mandiri”. Laut Masa Depan Bangsa merupakan misi Pemerintah Joko Widodo. Untuk mewujudkannya KKP telah membuat 3 pilar utama: Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

BPSDMP-KP yang dipimpin oleh Rifky Effendi melaksanakan pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan - pemberdayaan masyarakat. Selain membahas capaian dan program yang berjalan di 2016, Rakernis tengah tahun ini juga membahas rancangan program dan anggaran di tahun 2017.

Di Pusat Pendidikan KP, Rifky mengatakan BPSDMP-KP akan fokus meningkatkan infrastuktur pendidikan agar bertaraf internasional, dimulai dengan Sekolah Tinggi Perikanan yang terletak di Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah membangun Politeknik di Ladong dan Bogor. Kedua Politeknik ini akan melengkapi 3 Politeknik yang sudah berjalan di Kawarang, Bone, dan Kupang.

"Politeknik ini akan menjawab tantangan kebutuhan SDM terkait dengan moratorium pemerintah terhadap kegiatan IUU Fishing," ujar Rifky. Untuk membangun daerah perbatasan, KP juga melakukan percepatan sekolah lapang yang tersebar di 15 pulau terluar.

Di Pusat Pelatihan KP, Rifky menjelaskan bahwa Indonesia akan belajar dari negara lain yang sukses membudidayakan ikan tuna. "Kita perlu belajar ke negara lain yang sudah maju teknologi penangkapan, budidaya seperti Norwegia, Australia, New Zealand, Korea dan Jepang," ujar Rifky.

Pusat Pelatihan juga bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan pelatihan secara Internasional. Baik UPT Pelatihan KP sebagai mentor maupun peserta pelatihan dengan nara sumber dari negara lain.

Sementara itu di Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP, Rifky menjelaskan BPSDMP-KP akan membangun database yang dapat dimonitor secara online yang bisa diakses lewat mobile phone. "Diharapkan proses penyuluhan berjalan dengan baik dengan materi penyuluhan yang bisa diupload dengan cepat," jelas Rifky.

Disamping program-program utama tersebut, Rifky juga mengatakan bahwa BPSDMP-KP akan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan mensukseskan program pemerintah tahun 2017 yakni menaikan konsumsi makan ikan. "Kenaikan konsumsi ikan diharapkan dapat menurunkan konsumsi daging yang akhirnya menurunkan nilai impor daging sapi," jelas Rifky.

Adapun postur anggaran BPSDMP-KP tahun 2017 dari 1,2 Triliun persentasenya sebagai berikut: Pendidikan 44%, Pelatihan 30%, penyuluhan (18%), dan Sekretariat 8%.

Pembahasan program tahun 2017 juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPSDMP-KP antara Kepala Badan dengan Pejabat Eselon II serta pengelola dekon dengan Kepala Pusat yang membidanginya.

BPSDMP-KP juga memberikan penghargaan Kinerja Manajerial Terbaik tahun 2015 kepada UPT lingkup BPSDMP-KP.

Dalam kesempatan tersebut, BPSDMP-KP juga memberikan penghargaan Kinerja Manajerial Terbaik tahun 2015 kepada UPT lingkup BPSDMP-KP. Juara pertama diraih Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, kedua, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru Ambon, dan ketiga Jurusan Penyuluhan STP Kampus Cikaret Bogor.

Capaian Unit - unit Kerja BPSDMP-KP

2 dari 2 halaman

Capaian Unit - unit Kerja BPSDMP-KP

1. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Di bidang pendidikan kelautan dan perikanan, pada 2016 jumlah peserta didik mencapai 7.225 orang. Saat ini tengah dilakukan wisuda satuan pendidikan menengah KKP, yakni 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Wisuda kemudian dilanjutkan pada satuan pendidikan tinggi, yang terdiri dari 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) serta 1 Sekolah Tinggi Perikanan (STP).

Para lulusan dari satuan-satuan pendidikan tersebut telah direkrut untuk bekerja di perusahaan perikanan, baik dalam maupun luar negeri. Setelah menggali ilmu pengetahuan dan pengalaman di tempat kerjanya, mereka didorong untuk berwirausaha di sektor kelautan dan perikanan.

“KKP konsisten dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan berstandar internasional, yang tentu saja tidak dapat dilakukan secara berbarengan, STP Jakarta sebagai ikon pendidikan kelautan dan perikanan KKP dikembangkan menjadi institusi pendidikan kelautan dan perikanan tidak hanya di nasional tapi juga di regional," kata Rifky.

Begitu pula pembangunan politeknik kelautan dan perikanan yang dilaksanakan BPSDMP KP di tahun 2016 dimaksudkan untuk menyediakan SDM penangkapan ikan mengisi lapangan kerja penangkapan ikan yang selama ini di isi oleh SDM asing.

Peserta didik di sekolah KKP sebesar 40% merupakan anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam) yang kurang mampu. Angka tersebut pada tahun ini ditingkatkan lagi menjadi 44%. Diharapkan mereka dapat menjadi pelaku utama andal yang mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya masing-masing.

Tak hanya melalui satuan pendidikan reguler, kegiatan pendidikan juga dilaksanakan di kabupaten/kota pada pulau terluar melalui penyelenggaraan sekolah lapang. Hal ini merupakan penerjemahan salah satu nawa cita yakni dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa daIam kerangka Negara Kesatuan.

Sekolah lapang ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan dan kelompok belajar (PLUS) paket A, B dan C bagi pelaku utama dan anak nelayan. Plus disini adalah tambahan muatan keterampilan kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi ekonomi setempat.

Dengan sekolah lapang ini diharapkan turut andil dalam mendampingi masyarakat kecil dan lemah menjadi lebih kuat dan berkembang dalam kegiatan di bidang perikanan sehingga mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan taraf hidupnya, ditambahkan Rifky, hal ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga terjaminnya kedaulatan Indonesia di daerah terluar maupun perbatasan.

Lokasi sekolah lapang terdapat di 19 lokasi dengan peserta didik 500 orang. Sebagai contoh, Poltek KP Bitung, Sulawesi Utara, menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang di Tahuna melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 8 orang dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Berkat Aryandhi sebanyak 17 orang serta Talaud melalui SKB Kecamatan Salibabu sebanyak 25 orang.

Contoh lainnya, SUPM Sorong, Papua Barat, menyelenggarakan sekolah lapang di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sarmi dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 30 orang.

2. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Adapun di bidang pelatihan kelautan dan perikanan, pada 2016 masyarakat yang dilatih mencapai 35.000 orang. Jenis pelatihan itu, lanjutnya, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, garam, dan konservasi perairan.

Hingga Mei 2015 telah tercapai target pelatihan sebesar 35 % dari target tahun 2016, yang dilaksanakan 6 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) di Belawan Medan Sumatera Utara, Tegal Jawa Tengah, Banyuwangi Jawa Timur, Aertembaga Sulawesi Utara, Ambon Maluku dan Sukamandi Jawa Barat.

Kelompok masyarakat yang di latih tersebut yang telah berhasil selanjutnya difasilitasi BPSDMP KP untuk menjadi P2MKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, untuk memiliki kemampuan melatih masyarakat lainnya, sehingga keberhasilan mereka dapat ditularkan kepada kelompok yang lain, menjadi bola salju bagi lebih banyaknya pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan yang lebih maju.

“Tidak hanya melatih masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan dalam negeri, BPPP juga melaksanakan pelatihan internasional. Ini salah satu unggulan BPPP KKP yang memiliki ciri khas di setiap balai," ujar Rifky.

Rifky memberikan perhatian khusus untuk memberikan pelatihan yang dapat memberikan dukungan terhadap ekspor komoditas perikanan, diantaranya tuna. Yang sedang disiapkan diantaranya adalah pelatihan untuk menjadi ahli penangkap tuna.
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

3. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Terkait pengembangan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, BPSDMP KP memfasilitasi pelaku utama untuk membentuk koperasi. dari 300 kelompok yang akan dibantu proses pembentukan koperasi, hingga Mei 2016 telah terdapat 400 kelompok yang telah mengusulkan diri.

Pembentukan koperasi ini memiliki kontribusi penting dalam keterbukaan dan transparansi pemberian paket kegiatan KKP kepada masyarakat sehingga selain akan membawa manfaat bagi masyarakat, di sisi lain bagi KKP juga akan mampu menjaga anggaran yang diberikan kepada kelompok akan digunakan secara akuntabel, terbuka, efisien dan berorientasi pada target.

Penyuluhan bagi Pelaku Utama/Usaha KP per Mei 2016 mencapai 61.460 kelompok yang terdiri dari 55.740 pemula, 5.394 madya, utama 326. Adapun peningkatan kemudahan akses pembiayaan dan permodalan baru telah mencapai 1.000 UMKM KP dari target 2.000 UMKM KP. Sementara itu validasi data untuk 3.013 penyuluh yang dialihkan ke pusat pun sudah dilakukan bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Perihal hal ini Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Endang Suhaedy mengharapkan yang ditarik pusat hanya administrasi-nya saja sementara para penyuluh tetap di daerah supaya dapat terus memberikan kontribusikan terhadap masyarakat sekitarnya. Hingga saat ini penyuluh perikanan berjumlah 14.620 yang terdiri dari 3.328 PNS. 2.500 PPB, 8792 Swadaya dan 40 Swasta.

Rifky mengingatkan pula tantangan penyuluhan adalah luasnya cakupan daerah kerja penyuluhan. “Tidak boleh penyuluh tidak terupdated perkembangan, dan penyuluhan elektronik salah satu jawaban tantangan itu”," kata Rifky.

E-penyuluhan ini telah dimulai BPSDMP KP dengan sistem informasi manajemen Penyuluhan, dan cyber extension. Aplikasi ini menyediakan konten referensi dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.

(Adv)