Liputan6.com, Jakarta - Salah satu penggagas Simposium Anti-PKI Mayjen TNI Purn Kivlan Zein mengatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) akan mendeklarasikan diri pada 2017.
Kivlan juga menyampaikan, markas pusat PKIÂ tidak lagi berada di lokasi-lokasi senyap. Namun, mereka berkantor di tengah perkotaan, tepatnya di wilayah Jakarta Timur.
Baca Juga
Hingga malam hari ini, berita tersebut berhasil menyita banyak perhatian pembaca Liputan6.com, terutama di kanal News, Kamis (2/6/2016).
Advertisement
Berita lainnya yang tak kalah diburu adalah tentang Pemprov DKI yang kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan adanya indikasi kebangkitan paham Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.Â
Berikut berita-berita terpopuler yang terangkum dalam Top 3 News.
1. PKI Bakal Hidup Kembali Pada 2017?
Kivlan menyebut, saat ini PKI dipimpin pria bernama Wahyu Setiaji. Lalu, siapa kah sosok tersebut? Sayangnya, mantan Panglima Kostrad itu tidak menjelaskan lebih detail.
Kivlan juga menyampaikan markas pusat PKI nantinya akan berkantor di tengah perkotaan, tepatnya di wilayah Jakarta Timur, tidak jauh dari kantor pusat Nahdlatul Ulama (NU).Â
"Ingat, kantor PKI yang ada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman sudah mulai direnovasi seolah-olah dikatakan itu kantor milik PT. Itu mereka akan bangkit, di situlah PKI. Di depan itu indikasi kalau mereka sudah bangun," terang dia.
Melihat tanda-tanda tersebut, Kivlan pun meminta agar masyarakat siap berperang melawan PKI.
"Kita siap perang. Kalau PKI bangkit, kita pukul. Tidak akan lagi kita seperti tahun 1948 dan 1965. Tangkap mereka yang ngomong dan pakai logo PKI. Gerebek saja," kata dia.
Selengkapnya...
2. Pemprov DKI Kembali dapat nilai WDP dari BPK
Pemprov DKI kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Empat poin utama yang dicatat BPK, semuanya mengenai bobroknya pencataan aset di DKI.
"WDP tahun lalu sudah ditindak lanjuti namun belum memadai. Tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Hal yang diperhatikan pengendalian pengelolaan piutang PBB yang belum memadai, belum catat kewajiban konversi terkait kontribusi pengembang, pencataan aset tidak melalui sistem akuntasi dan inventarisiasi aset belum valid," ujar Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/6/2016).
Menanggapi penilaian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan DKI siap memperbaiki catatan BPK mengenai aset.
3. Indikasi-indikasi kebangkitan PKI versi FPI
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menilai kebangkitan paham Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia bukan isapan jempol belaka. Hal itu terjadi sejak masa reformasi atau setelah 1998.Â
"PKI sedang gerak dan bangkit kembali. Mereka akan melibas kita kalau tidak merapatkan barisan," tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh umat Islam untuk menolak paham itu.Â
"Komunisme, Marxisme, dan Leninisme tidak boleh ada di seluruh wilayah NKRI," kata Rizieq dalam Simposium Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Ia menjelaskan, setelah reformasi materi pengkhianatan PKI telah dihapuskan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Padahal kurikulum itu sangat penting untuk membentuk ideologi bangsa.