Sukses

Wacana Pemerintah Rekrut Rektor Asing, Ini Kata Anggota Komisi X

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, yang dibutuhkan di perguruan tinggi saat ini mendorong para dosen meningkatkan kinerjanya.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR sebagai mitra kerja pemerintah dalam dunia pendidikan, ikut buka suara terkait wacana pemerintah merekrut orang asing sebagai rektor di perguruan tinggi negeri (PTN).

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan, pemerintah harus mengkaji track record terlebih dulu, sebelum benar-benar merekrut warga negara asing, agar tak terjadi masalah.

"Harus ditelusuri dulu dasarnya apa merekrut rektor PTN warga negara asing. Suka aneh-aneh saja, ini menunjukkan bahwa kita seringkali masih menunjukkan sikap inlander, rendah diri, dan selalu menganggap yang berbau asing itu baik. Kan belum tentu," kata Dadang saat dihubungi di Jakarta, Senin 6 Juni 2016.

Politikus Partai Hanura ini mengatakan, saat ini yang dibutuhkan di perguruan tinggi adalah mendorong para dosen meningkatkan kinerja mereka. Kemudian, dibarengi upaya Kemenristek Dikti meningkatkan kesejahteraan para dosen.

Selain itu, Dadang meminta Kemenristek Dikti memberikan fasilitas, agar tradisi penelitian di perguruan tinggi berkembang dan tidak diberatkan birokrasi.


Faktor penting lainnya, kata Dadang, peningkatan sarana dan prasarana kampus, serta pembenahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi dan kemampuan manajerial rektor. Pengendalian yang dilakukan Kemenristek Dikti harus intensif.

"Jadi lakukan optimalisasi SDM yang ada, tidak usah berpikir aneh-aneh. Yang jelas menteri dan para dirjen harus bekerja lebih cerdas," kata dia.

"Lihat bagaimana perguruan tinggi terkemuka di dunia mampu menjaga kualitasnya. Pelajari dan praktekan. SDM kita mampu, tunjukan nasionalisme," pungkas Dadang.

Pemerintah mewacanakan untuk merekrut orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Wacana ini digulirkan untuk mengikuti negara lain, yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan, presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia. Dia me, China, Singapura dan Arab Saudi memakai orang asing untuk menjadi rektor.

"Saudi dulu tidak diperhitungkan. Rangkingnya di luar 500 besar dunia. Tapi sekarang sudah masuk peringkat 200 dunia. Sebut saja King Saud University yang dulu tidak diperhitungkan dunia," ujar Nasir usai mengunjungi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis 2 Juni lalu.