Ahok Laporkan Oknum Dinas Pertamanan ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Ahok telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015.

Dalam laporan itu, salah satunya BPK menemukan adanya rekening mencurigakan pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Transaksi itu berupa pembelian tanah yang menggunakan rekening mencurigakan.

"Pembayaran tanah itu kan sudah diminta dikirim langsung ke pemilik. Ada beberapa kirimnya ke surat kuasa. Ngeles lah, macam-macam. Terus kirim surat kuasa juga kita ada temukan tidak kirim penuh. Ada yang ngadu nih mau dibawa ke pengadilan. Nah, kita lagi periksa. Kalau memang itu terjadi kita lapor ke polisi supaya ambil tindakan. Berarti ini ada unsur pidana," kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (7/6/2016).

Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama ini pun menegaskan perlunya transaksi non tunai agar kecurangan seperti itu dapat diminmalisir. Menurut dia, bisa saja apa yang terjadi di Dinas Pertamanan merupakan praktik terencana oleh oknum atau mafia. Oleh karena itu Ahok telah melaporkan kasus tersebut ke KPK.

"Saya sudah lapor KPK sebenarnya. Kita laporkan kasus ini, sudah dari awal tahun. Kita laporkan ke KPK. Kita proses, kita harapkan biar KPK cepat naikkan saja ke penyidikan,"ujar Ahok.

Meski transaksi pembelian tanah tersebut dilakukan secara kontan, menurut Ahok tetap saja bisa diketahui siapa yang melakukan penarikan uang dan kemana aliran uang miliaran rupiah itu.

"Kita wajibkan tidak boleh ada transaksi tunai. Supaya tidak ada pembagian. Kalau dikirim ke orangnya saya bisa minta PPATK cek, uangnya lari ke siapa. Misal kamu beli tanah dari DKI berapa miliar, tiba-tiba kamu keluarin kontan berapa miliar. Mana mungkin sih ada orang yang narik kontan miliaran. Ada kemungkinan kamu mau bagi-bagi, kalau kamu transfer, kelihatan, ke rekening siapa, kita akan cari kejar terus," Ahok menandaskan.