Jatah Menteri Nasdem Berkurang di Kabinet? Ini Reaksi Surya Paloh

Liputan6.com, Jakarta - Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar menjadi partai pendukung pemerintah, membuat kursi kabinet bagi partai lain terancam. Bisa saja, Presiden Joko Widodo terpaksa mengurangi jatah menteri partai koalisi, yang sebelumnya bergabung. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan tanggapan.

Ia mengatakan, tidak masalah bila setelah perombakan kursi Nasdem di Kabinet Kerja berkurang. Yang terpenting, penghuni baru kabinet lebih efektif dan diterima masyarakat.

"Enggak ada masalah sama Nasdem. Sepanjang memang pemerintahan semakin kuat dan kebijakannya bisa diterima publik. Dengan partisipasi publik yang kuat dari waktu ke waktu, saya pikir itu jauh lebih baik," kata Paloh di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.

"Kalau kurang memangnya kenapa? Enggak ada masalah. Tapi selalulah datang dengan pikiran dan niat yang baik. Gimana kita bangun bangsa kalau terus berkutat, rakyat semakin kritis," tegas dia.

Bagi Paloh, keputusan itu sudah sejalan dengan komitmen Partai Nasdem dalam mendukung Jokowi-JK. Sejak awal, Nasdem menyatakan diri mendukung tanpa syarat, dan itulah yang menjadi pedoman.

"Enggak apa-apa. Enggak masalah itu. Ini sungguh-sungguh. Jangan sembarangan untuk memberikan dukungan tanpa syarat, harus konsisten di situ. Kan dari startnya begitu. Jadi, kita kasih," tegas Paloh.

Golkar Desak Reshuffle?

Partai Golkar disebut-sebut terus mendesak Presiden Jokowi segera merombak kabinetnya, setelah partai beringin itu menyatakan diri mendukung pemerintah.

Terkait hal itu, Paloh mengatakan, tidak masalah. Tinggal bagaimana Jokowi menyikapi dorongan dari pendukung baru ini, sebab hak sepenuhnya ada di tangan presiden.

"Yang saya tahu hak prerogatif reshuffle ada pada Presiden. Tukar, ganti orang, berhentikan orang, nambah orang ada pada dia. Boleh boleh aja Golkar mendesak. Asal Pak Jokowi memang mau didesak Golkar atau tidak?" tanya dia.

Paloh menilai, Presiden Jokowi punya dukungan penuh dari masyarakat. Dengan modal itu, tentu tidak mudah mendesak presiden begitu saja.

"Saya pikir dukungan masyarakat selama ini cukup tinggi pada Pak Jokowi dan itu tidak mudah. Untuk katakanlah memaksakan keinginan, semuanya berpulang pada hak prerogatif presiden," lanjut dia.

Golkar memang berpeluang mengisi posisi kabinet, setelah mendeklarasikan diri mendukung pemerintah. Sehingga tidak masalah bagi Nasdem, bila nantinya ada kader Golkar mengisi Kabinet Kerja.

"Kalau memang itu memungkinkan dan itu yang dianggap tepat oleh presiden, Nasdem pasti dukung," pungkas Surya Paloh.