Sukses

Jokowi Dengarkan Keluhan Pembagian Dana Desa

Sekjen Adkasi menilai, selama ini besaran pembagian dana desa tidak sesuai ketentuan, melainkan tergantung sang bupati.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengundang Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menampung keluh kesah para wakil rakyat tersebut. Salah satu masalah yang paling dikeluhkan terkait dengan dana desa.

"Pak Presiden tanya sebagai wakil rakyat di daerah ada masalah apa dan hambatan apa? Apa yang dibutuhkan masyarakat? Bagaimana program-program selama ini?" kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (9/6/2016).

"‎Dana desa untuk apa.‎ Presiden mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat," tambah dia.

Sekjen Adkasi Agus Solihin mencontohkan, salah satu masalah soal dana desa terjadi di Papua. Ia menjelaskan, selama ini besaran pembagian dana desa tidak sesuai ketentuan, melainkan tergantung sang bupati.

"Ada desa yang ditinggikan yang dia (bupati) sukai, kemudian ada desa yang juga dikurangi dana desanya itu. Nah persoalan-persoalan yang kami sampaikan kepada presiden untuk bisa diselaraskan tentang regulasi-regulasi seperti itu," jelas Agus.

Dana desa 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak akhir Maret lalu. Hingga Rabu 20 April lalu, dana desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp11,5 triliun. Dana sebesar itu disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia.

Video Terkini