Kejengkelan Ahok Lihat Kinerja Dinas Taman dan Pemakaman

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menyoroti kinerja Dinas Taman dan Pemakaman DKI Jakarta. Kinerja dinas tersebut dianggapnya kacau.

Belum lama ini, Ahok merotasi sejumlah pegawai di dinas tersebut karena melakukan pungli. Kini, kinerja dinas itu disorot karena adanya makam fiktif.

Selain makam fiktif, masalah yang belum terpecahkan adalah lambannya pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

"Dia sengaja pelan-pelan (beli tanah). Dia mengulur-ngulur waktu supaya bisa nyolong. Dia kan mainnya halus. Sampai sekarang belum. Beli tanah, selalu dapat laporan di depan kan? Surat dari April (sudah tanda tangan kepala dinas. Nih Juni, belum bayar-bayar tanah. Aneh enggak?" ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Menurut dia, mangkraknya pembelian tanah makam disebabkan faktor kesengajaan Dinas Pertamanan. Dia menduga dengan memperlambat proses administrasi, pejabat 'nakal' tersebut dapat memperoleh komisi atau pungli.

"Karena elu enggak mau deal, enggak mau komisi, dia baru kirim kemarin terimanya. Karena dia bilang surat kamu ini kurang kalau enggak pakai notaris ini, enggak bisa balik nama. Terus mesti balik nama pakai duit dia. Berapa duit? Rata-rata di atas Rp 30 ribu per meter katanya," papar Ahok.

Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menghindari oknum pungli di dinas taman, salah satunya adalah uang pembayaran pembelian lahan harus ditransfer langsung ke pemilik tanah bukan dengan cara tunai.

"Transfer uang mesti ke nama pemiliknya. Wah bingung beli tanah sekarang, enggak ada calo. Dia takut pemiliknya nggak mau bagi hasil nanti. Langsung enggak bisa beli. Ada bukti enggak? Susah. Dia cari alasan surat itu, surat ini," ucap Ahok

Mantan Bupati Belitung Timur itu mencontohkan pembelian lahan Kantor Kedubes Inggris yang berada di dekat Bundaran HI yang sangat lambat. Padahal, pihak Kedubes Inggris sudah bersedia menjual. Ahok mengaku sampai ditegur oleh Dubes Inggris menanyakan kepastian apakah jadi membeli atau tidak.

"Makanya kita ini kalau ada yang komisi permainan kenceng. Kalau pakai surat kuasa, kuasa pemilik cepat bayarnya. Tapi kalau balik ke pemilik lamban. Makanya jadi gubernur ngadu otot jantung, siapa paling tahan. Tarik ulur aja tahan-tahanan begitu," ucap Ahok.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Dyah Kurniati mengakui pembebasan lahan di DKI masih lamban. Hal tersebut, lanjut dia, karena proses adminiatrasi yang membutuhkan waktu.

"Untuk satu lokasi satu sampai dua minggu dokumen harus lengkap pajaknya harus dibayarkan. Baru bisa kita lakukan pembebasan lahan. Nanti kalau bermasalah kita juga yang repot. Tapi Minggu depan kita sudah mulai pembayaran. (Target) 100 lokasi lahan. Tapi sudah ada yang kita musyawarah warga sekitar 30 lokasi," ucap Ratna saat dihubungi.