Cara Ahok dan Bupati Purwakarta Warnai Ramadan dengan Toleransi

Lain hal dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mempersilakan setiap warung makan tetap membuka layanannnya. Bahkan Dedi sengaja membuat 500 buah spanduk dan banner yang ditempelkan di beberapa titik di Purwakarta untuk menyiarkan kebijakannya itu.

"Silakan saja kalau mau buka pada siang hari, kami tidak akan menutup paksa rumah makan yang buka pada siang hari. Tetapi mohon diperhatikan juga kriteria pengunjung yang datang ke rumah makan selama bulan suci Ramadhan, harus memenuhi surat edaran yang kami kemas menjadi banner, kriterianya semua ada di sana," kata Dedi seperti dikutip dari humaspurwakarta.com, Senin (13/6/2016).

Kriteria yang dimaksud oleh Dedi adalah nonmuslim, orang sakit, perempuan yang sedang menstruasi, hamil atau menyusui, anak-anak yang belum dewasa, orang yang dalam keadaan sakit, orang yang berada dalam perjalanan (musafir) dan yang terakhir orang yang mengalami sakit ingatan (gila).

Dedi tegas meminta kepada pengelola rumah makan, bila pengunjung yang masuk ke rumah makan tersebut tidak memenuhi kriteria, maka pengunjung tersebut tidak usah dilayani.

"Kalau tidak masuk kategori saya minta untuk tidak dilayani. Kalau masuk salah satu kategori diatas mah ya silakan saja," kata Dedi.

Saeni adalah pemilik Warung Tegal di Serang yang menjadi 'korban' dari kebijakan pemerintah setempat. Warung tempatnya berjualan dirazia dan seluruh makanan yang ada disita Satpol PP, Rabu 8 Juni 2016.

Saeni mengatakan, dirinya sempat sakit dan lemas setelah warteg miliknya dirazia Satpol PP.

"Kemarin sempat sakit, kaget Satpol PP mengangkut dagangan. Saya mikirin, nangis nggak berhenti-berhenti," ujar Saeni.

Bahkan, Saeni mengatakan dirinya sempat sakit dan lemas setelah warteg miliknya dirazia Satpol PP.

"Kemarin sempat sakit, kaget Satpol PP mengangkut dagangan. Saya mikirin, nangis nggak berhenti-berhenti," ujar Saeni.

Duka yang dialami Saeni akhirnya mendapat simpati dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, sang Presiden menyumbangkan Rp 10 juta kepada Saeni sebagai modal usahanya. Tidak hanya Saeni, beberapa politikus dan pejabat negara juga menaruh rasa prihatin atas peristiwa tersebut.

Gubernur Banten Rano Karno meminta aparat di Provinsi Banten agar dapat memperhatikan sisi kemanusiaan dalam menerapkan Peraturan Daerah.

"Sosialisasi aturan dan law enforcement harus tetap memperhatikan pentingnya menegakkan keadilan dan merawat sisi kemanusiaan," tegas Rano.