3 Tahun Tak Digaji, Komisi Pengawas Haji Curhat ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Haji Indonesia mengeluh pada Presiden Jokowi karena kurangnya perhatian pemerintah kepada lembaga pengawas itu.

"Sejak kami dilantik Maret 2013 baru kali ini diterima Presiden RI, setelah Presidennya Jokowi," kata Ketua KPHI Samidin Nashir di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Samidin juga mengatakan selama 3 tahun bertugas, komisinya harus bekerja dengan kekurangan sumber daya manusia dan anggaran yang hampir tidak ada. Ia mengatakan selama ini tidak ada alokasi untuk belanja pegawai atau gaji.

"Kita minimal butuh 27 orang. Kita butuh anggaran cukup untuk operasional. Terkait dengan masalah anggaran, di samping anggaran operasional, juga untuk belanja pegawai atau honor. Sudah kerja 3 tahun lebih, belum dapat honor," papar dia.

Samadi mengaku merasa tak enak karena mengeluh soal anggaran dan gaji. Namun, mau tak mau dia harus mengatakannya pada Jokowi karena hal itu adalah kebutuhan pokok.

"Sebenarnya kami malu menyampaikan, karena dikira tidak ikhlas beramal. Kalau gitu bohong pada diri sendiri. Kebijakan lalu, ya tiap pemerintahan punya style sendiri-sendiri. Mungkin kami karena baru lahir, perlu diuji dulu," terang Samidin.

Samidin menjelaskan Jokowi memberikan respons positif atas keluh kesahnya itu. Dalam waktu dekat, akan digelar rapat terbatas untuk mencari solusi yang dihadapi KPHI.

"Pak Presiden respons positif. Beliau tugaskan Mensesneg untuk segera dilaksanakan ratas untuk memecahkan persoalan demikian banyak," Samidin menandaskan.