Bogor dan Bekasi Ajukan Bangun Sumur Resapan di Villa Nusa

Liputan6.com, Jakarta - Banjir di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hal ini menyusul adanya ancaman warga di wilayah itu untuk bergabung dengan Kota Bekasi, karena banjir tak kunjung mendapat perhatian pemerintah setempat.

Rencananya, Pemkab Bogor dan Pemkot Bekasi dalam waktu dekat akan membuat sumur resapan untuk menanggulangi banjir di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi.

Pembangunan sumur resapan dibahas dalam pertemuan tertutup antara Pemkab Bogor dengan Pemkot Bekasi, di Ruang Pendopo Bupati Bogor, Selasa 14 Juni 2016.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, sumur resapan nantinya akan dibuat di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor.



"Kami rencanakan membuat sumur resapan. Kalau di Bekasi sudah dibuat, di kabupaten belum," ucap Nurhayanti, tanpa menyebutkan secara rinci berapa jumlah sumur yang akan dibangun.

Saat ini, lanjut Nurhayanti, Pemkab Bogor sedang melakukan kajian teknis untuk membangun sumur resapan tersebut. Sumur resapan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal mengatasi banjir yang kerap melanda dua daerah itu.

"Sedang kami lakukan kajian teknis. Setelah kajian selesai akan diajukan ke pemerintah pusat. Karena nantinya yang membangun Kementerian Pekerjaan Umum," kata dia.

Nurhayanti menjelaskan, banjir tidak hanya melanda Perumahan Villa Nusa Indah saja, namun juga perumahan-perumahan lain di wilayah Kota Bekasi. Hal itu diakibatkan adanya pertemuan antara Sungai Bekasi dan Cikeas.

"Pertemuan dua sungai ini menyebabkan banjir saat air meluap karena di hulu diguyur hujan," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, permasalahan banjir bisa diatasi apabila pemerintah daerah diberi kewenangan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk membuka tutup bendungan Kali Bekasi saat aliran sungai meluap.

"Terjadinya banjir karena buka tutup yang kurang maksimal oleh BBWS. Agar banjir itu tak terulang, maka kami akan ambil alih sebagian kewenangan untuk buka tutup bendungan," kata Rahmat.

Setelah nota kesepahaman antara kedua pemerintah daerah sudah selesai, selanjutnya akan disampaikan  kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Secepatnya kami akan selesaikan MoU ini, karena Kota Bekasi sendiri terkena dampak banjir yang panjangnya mencapai 16 Km," pungkas Rahmat.