Masalah Sumber Waras, Junimart DPR Sarankan KPK Bertemu BPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR kembali rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, legislator akan mendengarkan pemaparan dari KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

KPK telah menyatakan tidak ada indikasi korupsi pada pembelian lahan rumah sakit tersebut. Namun, anggota DPR meminta KPK mengadopsi 'ilmu air' atau mencari jalan lain untuk membuktikannya.

Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah memeriksa laporan pembelian lahan tersebut. Oleh karena itu, lanjut dia, alangkah lebih baik KPK dan BPK bertemu agar dapat membicarakan hal ini dengan baik.

"Ini bukan masalah tidak ada niat jahat. Undang BPK, duduk bersama dengan KPK. Bagaimana hasil temuan KPK jika dibandingkan dengan temuan BPK?" ungkap Junimart sebelum raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Politikus PDIP itu pun meminta pertemuan keduanya segera dilaksanakan agar masalah RS Sumber Waras cepat selesai. "Saran saya agar ini tidak menjadi bola liar, sebaiknya KPK dan BPK bertemu saja, saling klarifikasi," ujar Junimart.

"Jangan seolah-olah ada sesuatu yang salah. Yang pasti kita ingin KPK secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif," sambung dia.

Komisi III pun akan meminta pendapat Pimpinan KPK terdahulu Taufiequrachman Ruki. "Pekan depan akan tetap undang Pak Ruki agar ada kepastian hukum," tandas Junimart.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap agar KPK dapat bekerja dengan profesional.

"Tentu kita berharap KPK profesional dengan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus di Rumah Sakit Sumber Waras. Awalnya yang minta Plt Pimpinan KPK sebelumnya Taufiqurrahman Ruki untuk diadakan audit investigatif oleh BPK terhadap penjualan Rumah Sakit Sumber Waras kepada pemerintah provinsi," papar Masinton.