Tolak Swakeloa TPST Bantar Gebang, Warga Blokir Truk Sampah DKI

Liputan6.com, Bekasi - Ratusan warga berdemo di pintu masuk Tempat Sampah Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memblokir truk sampah milik DKI Jakarta yang akan masuk ke TPST Bantar Gebang.

Para sopir yang kerap melintas di kawasan Cileungsi menuju ke terminal sampah itu, pun terpaksa memutar arah dan memilih memarkirkan kendaraannya.

Dari pantauan Liputan6.com, demo tersebut telah berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Sejumlah personel kepolisian dan prajurit TNI pun tampak sibuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

Menurut warga Bantar Gebang, Wandi, pemblokiran jalan tersebut dilatarbelakangi kekecewaan mereka, terhadap penyalahan kontrak kerja. Yakni kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengelola PT Godang Tua Jaya (GTJ) atau PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

"Pemprov DKI hanya dibolehkan membuang sampah 2.000 ton per harinya, namun faktanya saat ini sampah yang dikirim rata-rata 6.000-7.000 ton per harinya. Ini kan wanprestasi," kata dia saat ditemui di lokasi, Rabu (22/6/2016).

Alhasil, kata Wandi, TPST Bantar Gebang telah overload arau tidak bisa menampung sampah DKI Jakarta. Karenanya, warga berencana terus memblokir truk sampah tersebut.

"Ini bukan demo ya, ini cuma imbauan saja, untuk Pemprov DKI Jakarta, kalau TPST Bantar Gebang sejatinya sudah tidak bisa menampung sampah dari Jakarta. Jadi kami menolak swakelola, karena kita butuh zona baru. Dan zona baru itu yang harus dikelola langsung warga," desak Wandi.

Demo kali ini didadatangi warga dari empat kelurahan berbeda. Yakni Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Bantar Gebang. Mereka menolak rencana Pemprov DKI mengambil alih TPST Bantar Gebang.

"Kita akan batasi sampah yang masuk, karena bisa sampai 7.000 ribu ton per hari, nah sekarang kita batasi jadi 2.000 ton sehari. Kalau enggak begitu, warga Bantar Gebang cuma dapat bau aroma busuk aja dong," tegas Wandi.

Warga berjanji akan terus melakukan aksi serupa, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyiapkan tenaga kerja, sarana dan prasarana kepada warga setempat.

Pemblokiran tersebut dikhawatirkan dapat membuat penumpukan di wilayah DKI Jakarta, lantaran truk sampah tersebut diminta berbalik arah.

"Kami tahu lahan 108 hektare TPST Bantar Gebang merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Tapi sudah kelebihan kapasitas. Harusnya buat lahan baru yang nantinya dikelola oleh warga," pungkas Wandi.