Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III dari Partai Demokrat I Putu Sudiartana ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Putu diduga menerima suap proyek jalan di Sumatera Barat.
Setelah penangkapan Putu, sebagian kalangan menilai, ini adalah harga yang harus dibayar Demokrat karena belakangan begitu vokal mengkritik pemerintah. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali melontarkan kritik pedas kepada pemerintah melalui akun twitternya.
Baca Juga
Juru Bicara Demokrat Rachlan Nasidik mengatakan, anggapan itu bisa menjadi logis bila KPK tidak menjelaskan secara gamblang kasus suap yang menimpa kadernya itu. Karena sampai penetapan tersangka, Demokrat merasa KPK tidak menjelaskan secara jelas.
Advertisement
"Itu akan jadi logis ketika KPK tidak juga menjelaskan OTT itu," ujar Rachlan di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Pernyataan KPK saat ini hanya seputar mendalami, telusuri, dan selidiki. Padahal, dalam konstruksi hukum, unsur OTT sangat jelas sejumlah uang yang diterima saat penangkapan.
"Kalau masih berupa bukti petunjuk kenapa secepat ini ditetapkan tersangka dan ditangkap," ucap Rachlan.
Wasekjen Demokrat itu juga memastikan, independensi KPKÂ bisa dipertanyakan bila hal ini tidak dijawab. Bukan tidak mungkin, penangkapan ini justru bermuatan politik.
"Apabila tidak dijawab tentu akan menjadi pertanyaan apakah ini hukum murni atau politik," tegas Rachlan.
**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.
Â