Eks Pimpinan KPK Minta Tito Segera Evaluasi Korlantas Polri

Liputan6.com, Jakarta - Reformasi birokrasi Polri merupakan salah satu hal yang harus dibenahi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tapi, reformasi birokrasi tidak dilakukan tanpa kejujuran dan transparansi.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai, kejujuran yang sudah ditunjukkan pada awal kepemimpinan adalah soal masih banyaknya polisi yang bersikap hedonis dan pragmatis. Kejujuran itu harus dilanjutkan dengan transparansi terkait penanggulangan terorisme.

"Nah sekarang mudah-mudahan Pak Kapolri tidak butuh waktu lama untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen yang terkait dengan korlantas, pertama. Kedua, manajemen yang terkait dengan proses balik nama pembelian motor-motor," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

"Itu kan sekarang langsung on the road kan, itu kan ada keterlibatan kepolisian juga. Itu supaya dibuka sistem dan diperbaiki supaya transparan. Kerja sama dengan KPK karena KPK sudah punya kajian," lanjut dia.

Busyro mengatakan, setelah pengungkapan korupsi di Korlantas Polri oleh KPK, belum ada perbaikan signifikan dari sistem yang ada saat ini. Itulah yang harus diperbaiki oleh Tito.

"Saya rasanya belum di Korlantas itu. Kalau itu, betul belum ada dilakukan perbaikan sistem tentang manajemen Korlantas, saya enggak tahu, ini agenda Kapolri yang baru," ujar Busyro.

"Ya nyatanya Korlantas sudah terbukti. Bukan potensi lagi. Korlantas sudah menelan korban karena manajemennya tertutup, korbannya komandan Korlantas, Pak Djoko (Djoko Susilo)," imbuh Ketua PP Muhammdiyah bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik.

Menurut Busyro, polisi bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki hal ini. Polri tak bisa sendirian dalam menata kembali manajemen Korlantas yang dinilai masih berpotensi tidak transparan.

"Jangan sendirian nanti kena fitnah Polri. Kan kasihan. Kita kan sayang pada Polri. Mudah-mudahan mau disayangi. Mau disayangi itu mau menerima kritik," pungkas Busyro.