Teten Masduki: Relokasi Pengungsi Sinabung Tuntas 2016

Liputan6.com, Karo - Penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung terus dilakukan. Pemerintah menargetkan akhir 2016, sebanyak 1.903 kepala keluarga (KK) pengungsi yang masih tersebar di beberapa posko pengungsian di Tanah Karo segera menempati relokasi yang tengah dipersiapkan. 

Pengungsi berasal dari Desa Gamber, Gurukinayan, Kota Tonggal dan Berastepu yang desanya harus dikosongkan karena berasa pada zona merah dari ancaman erupsi Gunung Sinabung.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki usai memantau lokasi relokasi di daerah Siosar, mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk mencari solusi sesuai perintah Presiden Jokowi agar permasalahan pengungsi Sinabung segera diselesaikan pada 2016.

Relokasi tahap pertama sebanyak 370 KK di Siosar sudah selesai dilakukan. Masyarakat dari Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem sudah direlokasi di Siosar sejak Juni 2015 lalu.

"Presiden Jokowi tidak ingin lagi melihat adanya pengungsi Sinabung yang masih berada di posko-posko pengungsian. Presiden Jokowi rencana bisa berkunjung ke Tanah Karo pada saat perayaan Natal 2016," ujar Teten melalui pesan tertulis, Jumat 15 Juli 2016.

Kebutuhan dana untuk relokasi dan ketersediaan lahan menggunakan APBN melalui anggaran BNPB. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karo segera membuat time dan workplan untuk proses pelaksanaannya dan disampaikan ke pemerintah pusat.

Menurut dia, sejauh ini relokasi mandiri dan relokasi hunian tetap sementara masih menjadi solusi jangka pendek bagi pengungsi korban erupsi Sinabung.

Teten mengimbau agar semua pihak bekerjasama untuk memikirkan kehidupan selanjutnya bagi para pengungsi terutama perihal kesejahteraan mereka.

Kepala BNPBWillem Rampangilei mengatakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran jumlah pengungsi, pihak BPNB dan Pemda Karo menyepakati total jumlah pengungsi yang harus direlokasi sejumlah 1.903 KK.

Sementara bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk relokasi mandiri sebesar Rp 190,6 miliar. Dana ini sudah diserahkan BNPB ke Pemda Karo dan masuk dalam APBD 2016. Sedangkan untuk pengadaan sewa lahan hunian sementara selama 5 tahun, pemerintah menyiapkan Rp 1,87 miliar.