Busyro Muqoddas: Jangan Jadikan Bom untuk Permulus RUU Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Serangan bom di Indonesia selalu dikaitkan dengan target pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Terorisme. Padahal, sebagian pihak menilai masih ada pasal-pasal yang justru berbahaya bila diterapkan pada proses pemberantasan terorisme.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan, serangan bom di Indonesia seharusnya tidak dikaitkan dengan RUU Terorisme yang sampai saat ini belum rampung. Bila terus disangkut-pautkan, bisa saja ada stigma serangan bom sengaja dibuat untuk memuluskan pengesahan RUU Terorisme.

"Kesannya seakan-akan untuk mempercepat itu, statemen itu mengesankan ambisi bernafsu banget, ada apa di balik itu?," Ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat 15 Juli 2016.

"Kedua, seakan akan menimbulkan kesan untuk mempercepat itu, ada bom, ada bom. Apakah teman-teman tidak berpikir sesungguhnya siapa sih aktor di balik dari bom ke bom itu?," Imbuh dia.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik itu menilai, pembiaran terhadap kondisi ini tentu akan merugikan Indonesia. Investor yang notabene butuh jaminan keamanan akan lari dengan sendirinya bila serangkaian serangan bom terus dibiarkan.

"Tanyakan Pak Jokowi, butuh investasi enggak? Investor kan butuh keamanan. Kalau ada bom, bom, bom enggak bisa diatasi sejak 2000 sampai sekarang malah minta dana menangkap Santoso di hutan yang enggak begitu lebar, kan enggak (tertangkap) sampai sekarang kan," lanjut Busyro.

Permintaan percepatan pengesahan RUU Terorisme ini memang semakin kencang pasca Bom Thamrin beberapa waktu lalu. Padahal, bila ditelaah banyak pasal yang justru mengancam demokrasi, HAM, padahal Indonesia negara hukum yang harus dihormati semua pihak.

"Kesannya muncul bom ke bom, minta sahkan. Lalu ada sesuatu ingin jalan tergesa-gesa padahal kita umat beragama diajarkan, sifat tergesa-gesa itu sifat setan semoga kita bukan setan," pungkas Busyro.