Liputan6.com, Jakarta - Polisi tidak menutup kemungkinan manajemen RS Harapan Bunda terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Sebelumnya seorang dokter dan suster rumah sakit ini, masing-masing berinisial I sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri.
Kepala Sub Direktorat III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kompol Furqon Budiman berujar, pihaknya yang tergabung dalam Tim Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu telah melakukan investigasi di RS Harapan pada Kamis 14 Juli 2016. Dan hasilnya, banyak temuan baru terkait kasus yang menyita perhatian masyarakat ini.
"Indikasi (manajemen terlibat) itu tetap ada dan sedang didalami, karena tidak mungkin kita tanpa didukung bukti-bukti menyatakan orang bersalah. Kamis itu kami sudah melakukan investigasi di sini dan banyak temuan-temuan dari satgas, dan kami akan kembangkan," beber Furqon di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Sabtu (16/7/2016).
Advertisement
Furqon mengatakan, tugas Bareskrim dalam kasus ini tak hanya menentukan siapa saja pasien yang terpapar vaksin palsu. Namun juga menentukan siapa saja rumah sakit, atau klinik yang 'bermain' dalam lingkaran vaksin palsu.
"Siapa saja yang ikut bermain akan kita tindak," tegas dia.
Ia lalu berujar, ada tiga dokter anak dari RS Harapan Bunda yang sedang dimintai keterangan penyidik. Enggan menyebutkan inisial, Furqon menyampaikan ketiga dokter tersebut dicurigai mengedarkan vaksin palsu.
"Karena tidak hanya dokter Indra, tapi ada (indikasi) dokter lain. Ketiga dokter yang lain, yang sedang kita periksa, akan kita periksa juga seperti dokter Indra," ungkap Fuqron.
Perwira menengah kepolisian ini menggambarkan sedikit perihal teknis investigasi pihaknya untuk mencari fakta-fakta baru dalam kasus ini. Katanya, salah satu cara mengendus keterlibatan dokter lain atau manajemen adalah dengan cara memeriksa pembukuan kasir dan komputer yang berisi data pembayaran pasien.
"Ada yang saat di kasir, membayar biaya administrasi dan biaya dokter. Sementara dalam kolom tindakan, tertulis imunisasi atau vaksinasi. Pertanyaannya, kok tidak tertulis biaya vaksinnya?" terang Furqon.