Sukses

Menko Polhukam Baru Wiranto, Teruji Saat Masa Transisi

Apalagi, Wiranto pernah menjabat sebagai Menhankam Pangab saat kondisi politik Indonesia tengah terguncang pada 1998.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Umum Partai Hanura ini dianggap mampu mengatasi masalah keamanan karena segudang pengalamannya.

Apalagi, Wiranto pernah menjabat sebagai Menhankam Pangab saat kondisi politik Indonesia tengah terguncang pada 1998.

"Beliau teruji dan berpengalaman ketika periode sangat penting, transisi masa Orde Baru ke Reformasi. Saat itu menjabat Menhankam Pangab dan mampu mengawal proses perubahan itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Kata Pramono, Wiranto sudah cukup lama terkenal di publik, sehingga dia tidak menjelaskan panjang lebar mengenai sosok Ketua Umum Partai Hanura ini.

"Beliau sudah sangat terpercaya," tutup Pramono.

Di awal karirnya, Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KSAD.

Kemudian menjelang berakhirnya era Orde Baru, Wiranto ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Menhankam Pangab pada Maret 1998.

Pada era Reformasi, Wiranto ditunjuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 26 Oktober 1999 - 15 Februari 2000.

Kemudian, pada saat dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Gus Dur, dia mengundurkan diri.

Dia kemudian memenangi konvensi calon presiden Partai Golkar yang saat itu dipimpin oleh Akbar Tandjung. Dia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004 bersama Salahuddin Wahid. Namun, kalah pada putaran pertama dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden kala itu.

Kemudian dia keluar dari Partai Golkar, dan pada 21 Desember 2006 ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan menjabat sebagai ketua umum partai.

Wiranto kemudian mengajukan diri pada Pilpres 2009. Dia kembali berhadapan dengan SBY. Saat itu Wiranto menjadi calon wakil presiden dan Jusuf Kalla menjadi calon presiden.

Lalu pada tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan, mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif 2014.