Liputan6.com, Jakarta - Rizal Ramli menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, Luhut menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam.
Pergantian tersebut menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak akan terlalu berpengaruh pada proyek reklamasi Teluk Jakarta yang telah dibatalkan oleh Rizal Ramli.
Ahok mengaku tak mau berspekulasi apakah Luhut akan melanjutkan reklamasi atau tetap menghentikannya.
"Saya pikir, reklamasi bukan soal Luhut atau siapa. Ini dibawa ke ratas (rapat terbatas) saja kan? Kalau harapan saya jelas kok, kalau saya bisa batalin Keppres, justru lebih senang. Aku mau caplok. Ngapain bagi 30-70 sama orang. Makan 100 persen aja. Saya mantan pengusaha. Saya lebih ngerti bisnis, "ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Ahok, sejak awal tidak ada keputusan resmi penghentian reklamasi. Sebab, Rizal Ramli baru bicara penghentian lewat media. "Di komite itu tidak pernah berubah kok. Itu kan putusan lisan di media. Saya mau tahu pernah ada putusan tertulis gak?" tegas Ahok.
Ahok mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menghentikan reklamasi karena merugikan nelayan. Namun menurut Ahok, akan lebih baik apabila yang menulis surat adalah komite gabungan.
"Kemarin ratas ditunda. Menurut saya, sah-sah saja anda mau nulis, harusnya bukan anda yang nulis surat ini. Ini kan komite," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Bagi Ahok, tak ada perubahan keputusan kelanjutan reklamasi meski Menko Maritim berganti orang.
"Bukan berubah kok, bagi saya sampai hari ini belum ada putusan Menko secara resmi, hanya putusan seorang barisan Ramli kebetulan menjabat sebagai Menko ngomong di media. Jadi saya nggak mau berdebat, di ratas saja kita (debat)," pungkas Ahok.