Golkar Jabar: Kader Menginap di Warga Miskin Sepekan 2 Kali

Liputan6.com, Purwakarta - Ketua Umum DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta kader untuk serius merevitalisasi anggaran daerah. Ini merupakan representasi dari keinginan dari Presiden Jokowi. 

‪Menurut Dedi, kebijakan Presiden Jokowi menginginkan peningkatan akuntabilitas publik. Karena itu, para anggota DPRD Fraksi Golkar mesti kritis terkait anggaran yang tidak terserap dalam berbagai aspek.‬

‪"Harus kritis terhadap anggaran-anggaran yang tidak terserap setiap tahun. Perhatikan jika SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tinggi, tapi infrastrukturnya buruk maka kader Golkar harus mampu mendorong perbaikan infrastruktur publik," kata Dedi. Minggu (31/7/2016).

‪Upaya kritis terhadap alokasi anggaran ini merupakan salah satu target utama dari Partai Golkar yakni percepatan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ekonomi untuk masyarakat.

"Golkar harus mampu kritis terhadap alokasi anggaran supaya lebih tepat guna dan sasaran. Mendorong anggaran untuk berpihak kepada kepentingan publik yang luas di semua tingkatan," ujar Dedi.

Dedi juga menyatakan saat ini tengah serius membangun partai berlambang pohon beringin ini untuk berbicara banyak di tingkat Jawa Barat. Seluruh kader ditekankan untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat dan tidak terjebak pada kehidupan politik praktis yang justru melahirkan rasa antipati konstituen dan atau calon konstituen.

Cara membangun empati ini menurut Dedi ialah dapat dilakukan dengan menginap di rumah rakyat miskin dan merasakan betapa sulitnya mereka menata kehidupan.

"Hari ini saya memberikan instruksi kepada seluruh Kader Golkar agar menginap minimal seminggu dua kali di rumah rakyat miskin di daerah pemilihannya masing-masing. Energi masyarakat miskin harus menjadi spirit membangun bagi partai, sehingga suara partai adalah suara masyarakat miskin," Tegas Dedi.

Untuk mengawasi pelaksanaan instruksinya ini, Dedi akan memberikan buku kendali kepada setiap kader Golkar Jawa Barat. Buku itu berisi formulir kehadiran kader di rumah rakyat miskin. Selain itu juga penilaian dari Ketua DPD masing-masing wilayah atas keaktifan dan antusiasme kader dalam menjalankan instruksi ini.

"Saya berikan buku kendali. Jadi program ini akan terkontrol oleh para Ketua DPD Kabupaten/Kota. Kelak menjadi pertimbangan untuk kader apakah layak atau tidak untuk dicalonkan dalam Pemilu Legislatif 2019," jelas Dedi.

Dedi juga sempat mewanti-wanti kepada seluruh kader Golkar Jawa Barat agar tidak bersikap sombong saat menyandang jabatan publik. Menurut dia, jabatan sekadar amanah sekaligus cobaan bagi politisi sehingga harus disikapi dengan kerendahan hati.

"Kelak jika terpilih menjadi pejabat publik, tidak boleh sombong. Maka jangan sekali-kali mendekati masyarakat hanya saat menjelang momentum kontestasi politik. Kader Golkar harus bersikap terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi ini.