Sukses

Gerakan Komunitas Aktivis Milenial Sayangkan PKS Tolak Perpindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara

Gerakan Komunitas Aktivis Milenial (Gen Kami) menyayangkan munculnya gagasan pembatalan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Presiden PKS) Ahmad Syaikhu.

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Komunitas Aktivis Milenial (Gen Kami) menyayangkan munculnya gagasan pembatalan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (Presiden PKS) Ahmad Syaikhu.

Menurut Ketua Gen Kami Ilham Latupono, IKN Nusantara bukan sekadar proyek perpindahan ibu kota. Lebih dari itu, kata Ilham, perpindahan tersebut adalah harapan bagi generasi mendatang untuk mencapai kemakmuran yang merata, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Indonesia bagian timur.

"IKN Nusantara berpotensi menjadi hub ekonomi baru yang bisa merangsang pemerataan pembangunan, keadilan dan pertumbuhan ekonomi," ucap Ilham yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Menurut dia, hub ekonomi ini bisa menumbuhkan pusat-pusat produksi baru di daerah dan menyerap sumber daya manusia yang besar, terlebih di tengah bonus demografi Indonesia.

"Bonus demografi ini kan bukan cuma di Pulau Jawa. Jumlah (generasi) milenial muda dan gen-z ini juga tumbuh di daerah, termasuk di bagian timur Indonesia. Jadi persebaran industri juga perlu dipikirkan, salah satunya dengan membangun hub ekonomi baru itu," kata Ilham.

Di sisi lain, Ilham juga merasa tidak sepakat bila pembangunan IKN Nusantara disebut merusak keberlanjutan lingkungan dan ekologi, seperti yang dituduhkan Ahmad Syaikhu.

Bagi Gen Kami, lanjut dia, IKN justru menjadi standar baru pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, memenuhi aspek teknologi dan ekologi, juga pemberdayaan energi terbarukan.

"Pertumbuhan penduduk adalah keniscayaan. Pembangunan mau tidak mau harus dilakukan. Tapi pembangunan yang seperti apa? Nah, IKN Nusantara yang mengusung forest city ini tentu menjadi benchmarking pembangunan di daerah-daerah lain di Indonesia," tandas Ilham.

 

2 dari 4 halaman

Keinginan PKS Ingin Jakarta

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. PKS ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Minggu 27 November 2023.

Dalam acara tersebut, PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur," ucap Syaikhu.

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.

 

3 dari 4 halaman

3 Alasan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.

"DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.

Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.

Dari sudut pandang Pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.

 

4 dari 4 halaman

Alasan Selanjutnya

Syaikhu menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.

Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.

"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.

"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," tandas Syaikhu.