Kisah Ahok dan Anti-Ahok

Liputan6.com, Jakarta - "Sudahlah maju lewat parpol saja." Kata-kata itu meluncur dari mulut pria yang akrab disapa Ahok, saat menutup sambutannya di depan sang relawan TemanAhok, di Kompleks Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 27 Juli 2016. Kisah Ahok dan anti-Ahok pun bermula di sini.

Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu memasuki wilayah 'perang' baru menjelang pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kini, dia harus berhadapan dengan sejumlah partai yang anti-Ahok. Koalisi besar non-Ahok itu terdiri dari PDIP, Gerindra, PKS, PKB, PAN, dan Demokrat. Mampukah Ahok memenangkan perlawanan tersebut?

Mantan Bupati Belitung Timur itu sendiri telah memiliki 'tameng'. 'Tameng' itu didapatnya dari tiga partai, Nasdem, Hanura dan Golkar.

Apalagi, dia masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ini terbukti dari hasil survei terkait tingkat kepercayaan dan elektabilitas Ahok jelang Pilkada DKI di tengah cobaan yang datang bertubi-tubi. Setidaknya, hal itu yang dikatakan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Suryani. Dia menilai warga Jakarta masih menginginkan Ahok.

Oleh karena itu, Ahok masih punya peluang untuk mendapat dukungan dari partai lainnya. Khususnya dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok 69 persen. Saya kira, PDIP akan sepakat mendukung calon yang kinerjanya baik," ucap Irma kepada Liputan6.com, Jumat 5 Agustus 2016.

Namun, selain mengandalkan kinerja yang masih memuaskan masyarakat, politikus yang duduk di Komisi IX DPR RI itu meminta Ahok untuk berjuang meminta dukungan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut. Sebab, PDIP pemegang kursi terbanyak di DPRD DKI.

"Kalau soal apakah PDIP akan ke Ahok atau tidak, saya kira selain alasan di atas, tentu Ahok juga harus berjuang meminta dukungan PDIP," ucap Irma.

Menurut dia, dalam meminta dukungan itu, Ahok membutuhkan pendekatan yang lebih intensif. "Dukungan enggak datang sendiri dalam politik," tutur Irma.

Saat ditanya apakah Ahok juga harus mengikuti mekanisme PDIP, di mana salah satunya harus mendaftarkan diri? Irma mengatakan, "Ya, harus daftar. Apa sih yang enggak mungkin di politik?" ujar Irma.
Hasil Survey SMRC untuk pemanasan jelang pilkada DKI 2017 (Liputan6.com/Abdillah)
Tolak Mengemis

Walau Nasdem memintanya untuk merayu sang banteng moncong putih, Ahok tetap menolak untuk mendaftar ke seleksi calon Gubernur DKI yang diadakan PDIP.

Ahok menegaskan tidak akan 'mengemis' dukungan ke partai manapun demi memperebutkan kursi DKI 1.

"Kita enggak perlu datang ke partai. Saya ingin hapus stigma perlu lobi semua partai supaya partai calonin kamu, itu saya ingin hapus," kata Ahok.

Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan sudah seharusnya Ahok merayu PDIP sebelum maju dalam Pilkada DKI 2017.

"Sebenarnya itu Ahok lah yang harus jalan. Kan yang mau jadi gubernur dia," ujar Paloh di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.

2 dari 2 halaman

Tutup Pintu

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah menegaskan, urusan Ahok dengan partainya sudah selesai. Ini karena Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu telah memutuskan tidak maju Pilkada DKI melalui PDIP.

Tidak hanya itu, Ahok juga tak mendaftar dalam pemilihan calon gubernur DKI yang diselenggarakan PDIP.

"Yang pasti Ahok tidak mendaftar. Terakhir pernyataan dia tidak akan mendaftar lewat PDIP. Jadi saya kira selesai sudah urusan Ahok dengan PDIP, karena dia sendiri yang menyimpulkan itu," ungkap Basarah ketika dihubungi di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.

PKB pun telah bersepakat dengan PDIP untuk tidak mengusung Ahok. "Kemarin (Selasa 2 Agustus) dengan PKB, PDIP sepakati untuk tidak mendukung Ahok," ucap Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP DKI Gembong Warsono kepada Liputan6.com, Rabu 3 Agustus 2016.

PAN juga menegaskan tak akan mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Kita menutup pintu dan tidak akan membuka pintu untuk Ahok," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais.

Sementara Gerindra dan PKS memang tak pernah melirik Ahok dan memilih Sandiaga Uno untuk diusung di Pilkada DKI.

Partai Demokrat belum memberikan isyarat bakal mendukung Ahok kembali menjadi orang nomor satu di DKI. Bahkan kemungkinan mendukung suami Veronica Tan‎ itu seolah-olah sudah tertutup.

"‎Ahok itu baik. Tapi enggak pernah datang depan rumah (Partai Demokrat) kami. Ngapain buka pintu (dukung Ahok)," ujar Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 5 Agustus 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Koalisi Anti-Ahok

PDIP bersama 5 parpol akan bertemu membahas rencana koalisi besar di Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Jumat pekan depan. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan hal tersebut.

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI itu, partai yang akan hadir adalah Gerindra, PKS, PKB, PAN, dan Demokrat. Sedangkan PDIP adalah pihak tuan rumah yang mengundang.

"Mungkin lebih cepat (dari Jumat). Enam parpol akan ketemu," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat 5 Agustus 2016.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih mencari tempat dan waktu yang pas untuk pertemuan penting itu. Pertemuan itu belum akan memutuskan siapa yang akan diusung, termasuk belum membahas kemungkinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju DKI 1.

"Kita akan bahas soal koalisi, belum bicara figur. Orangnya (cagub) nanti kalau sudah ada kesepahaman dengan beberapa partai itu," ungkap Gembong.

Senada dengan Gembong, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya dan parpol lain non-Ahok diundang oleh PDIP untuk menghadiri pertemuan besar membahas Pilkada DKI 2017 pada pekan depan

"Jumat depan kita pertemuan besar semua parpol non-Ahok. PDIP tuan rumahnya," kata Taufik.
Bisakah Ahok menang dalam Pilkada DKI 2017?
Santai

Ahok menanggapi santai atas penolakan banyak partai atas dirinya di Pilkada DKI Jakarta. Sebab, menurut dia, penolakan itu merupakan hak masing-masing partai.

"Koalisi besar itu hak partai, demokrasi. Enggak usah omongin (Pilkada)lah, saya juga bukan orang partai. Sejauh ini komunikasi baik (dengan parpol)," ujar Ahok.

Menurut dia, bukan masalah besar bila benar ada koalisi besar yang menolaknya. Hal itu, lanjut dia, merupakan hak partai-partai tersebut.

"Ya itu kan hak mereka (parpol)," kata Ahok.

Dia mengaku tidak memiliki kuasa apa pun untuk melarang mereka. "Ya mana saya bisa larang," ucap Ahok.

Meski partai yang tergabung dalam koalisi besar seperti PDIP dan PKB menolak usung Ahok, namun hubungan dengan para kadernya sangat baik.

"Djarot kan juga di sini. PKB orang-orangnya pada kenal, kita ngomong pilkada paling bercanda gimana nih perorangan atau parpol," tukas Ahok.