JK Minta MUI Fokus Ayomi Umat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tidak setuju dengan lembaga keuangan bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Islamic Development Fund (IDF). Menurut JK, pembentukan lembaga keuangan itu di luar fungsi dari MUI. Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga tak mengizinkan hal itu.

"Saya bicara Presiden Jokowi, jangan, jangan diizinkan itu, kalau itu izinnya kan mesti dari OJK. Jangan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/5/2016).

JK ingin, MUI lebih fokus pada tugas utamanya, yakni meneruskan warisan nabi, menciptakan fatwa, mengayomi umat, dan lain-lain. MUI seharusnya belajar dari kegagalan beberapa organisasi Islam yang mencoba membuat lembaga keuangan. Belum lagi sudah ada lembaga amil zakat yang seharusnya didukung oleh MUI.

"Jadi saya minta, pemerintah meminta atas nama pemerintah nih, tidak boleh MUI mempunyai. Jangan MUI menyelenggarakan, sudah banyak pengalaman NU gagal, Muhammadiyah gagal," kata dia.

MUI harus sadar, lembaga keuangan apapun pasti memiliki risiko. Lagipula, nama yang ditawarkan lebih cocok untuk bank.

"Kalau Majelis Ulama membikin lembaga keuangan, semua lembaga keuangan punya risiko. Walaupun kemudian saya jelaskan bahwa itu semacam Lazis saja lembaga amil zakat, ya sudah jangan MUI menyaingi lembaga lain, Muhammadiyah punya, NU punya, negara punya. Buat apa lagi? Apalagi namanya pakai Inggris, sepertinya kayak bank saja," JK menandaskan.