Mendikbud: Sekolah Sehari Penuh Baru Sekadar Jualan Ide

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan anjuran agar sekolah menggunakan sistem sekolah sehari penuh atau full day school baru sampai pada tahap penjualan ide.

"Sebenarnya ini baru mau jual ide dan mau lihat respons masyarakat terhadap ide ini seperti apa," kata Muhadjir di Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).

Dia mengatakan, sistem sekolah sehari penuh yang akan ia canangkan bagi siswa-siswi SD dan SMP ini nantinya tidak akan memberi tekanan kepada anak-anak. Sebab, kegiatannya akan menyenangkan.

"Di waktu tambahannya nanti itu enggak ada pelajaran, kok. Pokoknya menyenangkan kegiatannya. Yang jelas tidak seperti yang dikatakan bikin stres anak, tapi tetap mengandung ke-18 karakter yang ada dalam Nawacita Jokowi-JK," ucap dia.

Dia menuturkan, ide itu muncul ketika melihat banyak anak-anak yang sepulang sekolah lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Dengan ada sistem seperti ini diharapkan pada selang waktu tersebut, anak-anak justru bisa memperoleh ilmu pendalaman karakter di sekolah.

"Dasarnya ingin memperkecil kemungkinan anak-anak keluyuran ketika sekolah sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada anak dan orangtua juga belum siap menjaga anak karena belum balik dari kantor," kata Muhadjir.

"Saya ingin sekolah jadi rumah kedua setelah rumahnya sendiri. Jangan malah swalayan, warnet, mal," kata dia.

Menampung Kritik

Muhadjir mengaku senang dan dengan tangan terbuka siap menerima kritik dan saran masyarakat terkait wacana full day school yang dilontarkannya itu. Sebab, hal itu adalah cerminan masyarakat demokratis yang kritis dan cerdas.

"Tidak semua kritik tidak bagus dan akan kita tampung, kita olah. Ini masih sosialisasi, baru sekadar mengenalkan gagasan. Saya malah curiga kalau (masyarakat) langsung main terima saja. Justru bagus, ada usulan terus dikritisi. Tandanya masyarakat cerdas," ujar Muhadjir.

Dia menjelaskan, sistem sekolah sehari penuh ini telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, mereka menuntut pengkajian seksama agar nantinya berdampak positif bagi anak-anak dan orangtua murid.

Muhadjir juga menuturkan, ide ini adalah wujud nyata dari Nawacita Pemerintah Jokowi-JK terkait Pendidikan, di mana di dalamnya tercantum perlunya pendidikan budi pekerti dan karakter. Sebanyak 70 persen konten karakter dan 30 persen konten pengetahuan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) serta 60 persen konten karakter dan 40 persen konten pengetahuan untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Yang ditanamkan karakternya itu ada 18 butir nilai, mulai dari religius, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air, dan masih banyak lagi sesuai yang ada di Nawacita," kata Mujadjir. (Winda Prisilia)