Ketua DPR: Mendikbud Jangan Gegabah Usung Sekolah Sehari Penuh

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak gegabah melontarkan wacana sistem sekolah sehari penuh atau full day school. Wacana sebaiknya disiapkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik.

Ade mengatakan, sebaiknya bila seorang menteri akan mengeluarkan kebijakan, harus menyiapkannya dengan baik, sesuai peraturan perundangan serta kultur masyarakat Indonesia.

"Misalnya ada yang mengatakan itu (full day school) bila di kampung tidak mungkin dilakukan bila di kota mungkin, ada yang mengatakan begitu. Tapi itu kan semua pandangan, pendapat, tetapi yang pasti penyeragaman itu akan menimbulkan pro dan kontra," ujar pria yang kerap disapa Akom itu di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Agustus 2016.

Dia menilai, pro-kontra wacana tersebut terjadi karena orangtua itu ingin mendidik anak-anaknya secara langsung. Selain itu, pendidikan dari orangtua lebih bagus jika dibandingkan dengan pendidikan formal sekalipun. "Kasih sayang dari orangtua itu penting dan tidak bisa kita serahkan kepada sekolah," ucap dia.

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, ada pandangan bahwa pelajaran itu tidak selalu tentang buku-buku dan kurikulum. Pelajaran mengenal alam juga penting.

"Artinya bahwa kita memiliki pandangan masing-masing, cara mendidik anak yang baik masing-masing. Karena itu, sebaiknya diurungkan pernyataan Mendiknas yang baru ini, tidak gegabah, supaya tidak menjadi kontroversi ke mana-mana," tutur Ketua DPR itu.

Dia menuturkan, semua kebijakan atau wacana dari menteri sebaiknya dikoordinasikan dahulu dengan kementerian kooordinatornya.

"Saya kira semua menteri begitu dan lakukan koordinasi juga, kan ada kementerian koordinator. Rapatkan dengan baik semua, pelajari dulu regulasinya ya, lakukan studi yang baik untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan yang baru," kata Ade.

Dia menegaskan, sekolah sehari penuh ini baru sekadar ide dari Mendikbud Muhadjir. Artinya, bisa saja diterima ataupun ditolak.