Liputan6.com, Jakarta - Tulisan Koordinator Kontras Haris Azhar, usai wawancaranya dengan Freddy Budiman, mengungkapkan adanya mafia narkotika. Bahkan, merujuk pada pengakuan Freddy, oknum mafia itu diduga berada di tiga institusi, TNI, Polri, dan BNN.
Mengenai desakan yang seakan kencang diarahkan ke Presiden Jokowi untuk menuntaskan mafia narkoba tersebut, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar memiliki jawabannya. Bagi dia, Presiden Jokowi memiliki harapan lebih untuk menuntaskan mafia narkotika, namun bukan berarti presiden sebelumnya tidak ada harapan.
"Harapan kita seperti itu. Bukan pak SBY tidak, enggak. Kalau sekarang si Haris sebagai justice collaborator atau dia ingin membenahi masalah ini dengan Presiden Jokowi yang kita selalu harapkan (bisa menyelesaikan masalah). Jadi ini bukan karena terlambat, tapi prosesnya memang begitu," kata Bambang, di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Karena itu, ia melanjutkan, jalan untuk menyelesaikan mafia narkotika selalu ada. Asalkan, presiden langsung turun tangan.
"Insya Allah, kita dorong terus. Makanya saya bilang presiden saja deh (buat tim independen). Karena ini menyangkut tiga lembaga itu tadi," ujar Bambang.
Sementara, Haris Azhar menanggapi pernyataan presiden yang menyayangkan peristiwa yang sudah terjadi pada 2012 lalu, namun baru terungkap sekarang. Ia menilai, tanggapan presiden merupakan sisi positif dari pihak Istana Negara.
Menurut dia, Presiden Jokowi tengah menguji, apakah hal ini menjadi perhatian publik secara keseluruhan atau tidak. "Saya terima kasih Pak Presiden sudah respons. Makin mengindikasikan reaksi positif dari Istana. Presiden sedang menguji juga, sejauh mana isu ini bisa dapat perhatian dari publik," ucap Haris.
Ketika Jokowi Diharap Tuntaskan Mafia Narkoba
Pengakuan Freddy Budiman, soal adanya mafia narkotika terjadi pada era SBY. Presiden Jokowi diharapkan dapatkan menuntaskan mafia narkotika.
Advertisement