Golkar Incar Kursi Menteri ESDM? Ini Penjelasan Setnov

Liputan6.com, Jakarta - Dicopotnya Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) otomatis menyisakan satu kursi kosong dalam jajaran Kabinet Kerja. Partai Golkar yang intens mendukung Presiden Jokowi belakangan ini disebut bakal kejatuhan 'durian runtuh' untuk mengisi pos tersebut.

Namun, Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto menepis kebenaran kabar tersebut. Ia menegaskan, koalisi dan dukungan yang diberikan Golkar murni tanpa persyaratan.

"Saya selalu sampaikan partai Golkar dengan tulus ikhlas mendukung presiden sampai 2019. Karena itu merupakan harga mati dari Partai Golkar," kata Setya Novanto usai upacara peringatan kemerdekaan RI di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, (17/8/2016).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Idrus Marham menambahkan, kehadiran Setya Novanto ke sidang tahunan MPR Selasa 16 Agustus lalu sama sekali tidak memperbincangkan jatah menteri ESDM.

"Sama sekali tidak. Sejak awal kita konsisten bahwa dukungan terhadap pemerintahan itu tanpa syarat. Memberhentikan dan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden," tegas Idrus.

"Ketum kemarin ke Istana tidak membicarakan masalah (posisi Menteri ESDM) itu, tapi tetap menyerahkan semuanya kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah siapa penggantinya," lanjut dia.

Idrus juga mengapresiasi putusan presiden yang mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Luhut, dinilai Idrus adalah orang dalam kabinet yang paling mengerti dan terlibat dalam permasalahan ESDM.

"Saya rasa sistem tetap jalan dan ada Plt-nya Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut sebagai Menko Kemaritiman, karena ada di ruang lingkupnya, Pak Luhut tentunya akan lebih memahami hal itu," kata Idrus.

Idrus menambahkan, kekosongan posisi Menteri ESDM harus segera diisi.  "Tentu akan lebih baik kalau lebih cepat (dilantik Menteri ESDM baru)," Idrus menambahkan. (Winda Prisilia)