Rizal Ramli Jamin Tak Ada Penggusuran Jika Jadi Gubernur DKI

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli menjamin tidak akan ada penggusuran, jika dirinya diusung dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, masih ada banyak cara pembangunan Ibu Kota, selain dengan melakukan penggusuran.

"Saya kira tidak akan terjadi. Karena ada cara lain kok. Kecuali tidak ada cara lain. Wong ada caranya, hitung-hitungannya juga," tutur Rizal di kawasan terdampak gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Rizal pun mengklaim, kini sudah ada 32 organisasi yang terdiri dari masyarakat, pemuda, mahasiswa, buruh, hingga nelayan, yang mendukung dirinya maju di Pilkada DKI 2017 mendatang. "Mendorong kami, membujuk kami, supaya mau maju di DKI," ujar dia.

Kendati, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mencalonkan diri dan ikut memperebutkan kursi DKI 1. Rizal beralasan, saat ini dirinya mendahulukan aspirasi warga Jakarta terlebih dulu, sebelum benar-benar mengikuti pemilihan kepala daerah DKI.

"Masih mikir-mikir dulu (pencalonan). Karena ini tidak sekadar ganti kepemimpinan, tapi juga gerakan rakyat untuk hidup lebih makmur, sejahtera, damai, dan manusiawi," jelas Rizal.

Sementara, terkait pengusungan dari partai politik atau Parpol, Rizal mengaku paham bahwa tiap Parpol memiliki sistem monitoring sendiri. Bagi dia, parpol mesti memilih calon yang bisa mendengar aspirasi rakyat, jika ingin mendapat perolehan suara yang tinggi.

"Kalau masyarakat Jakarta ingin sesuatu, maka gubernurnya nanti harus mendengarkan. Ini yang dipikirkan. Kalau ingin kalah ya enggak usah ikuti suara rakyat," beber dia.

Rizal juga sempat mengkritik Pemprov DKI, yang selama ini tega menggusur permukiman warga dengan mengerahkan ratusan aparat keamanan. Bahkan, tak jarang penggusuran ini berujung kekerasan hingga menebar kebencian dan tangis.

Dia menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tidak pernah melakukan musyawarah untuk melakukan penggusuran pada warga. Terlebih, seharusnya penataan di Ibu Kota sejatinya bisa dilakukan tanpa adanya perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat.