PDIP: Presiden Belum Bicara soal Menteri ESDM Baru

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menghubungi partainya untuk membicarakan siapa pengganti Menteri ESDM Arcandra Tahar. Sebelumnya, Jokowi telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Belum, belum (dihubungi Presiden). Tentu saja PDIP hanya akan berbicara ketika Presiden meminta masukan dari PDIP," ungkap Hasto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.

Namun yang pasti, kata dia, PDIP memiliki kriteria-kriteria yang mungkin dapat dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk memilih Menteri ESDM yang baru. Pertama, pemilihan Menteri ESDM harus didasari dengan pemahaman terhadap politik ekonomi energi.

"Calon Menteri ESDM harus memahami kedaulatan energi itu sebagai esensi pokok dalam keberdikarian di bidang ekonomi. Sehingga kami mengharapkan agar assesment kepemimpinan, termasuk aspek-aspek profesionalitas, kompetensi, kepemimpinan dari calon harus memahami politik energi sehingga betul-betul dapat menjabarkan Trisakti tersebut," Hasto memaparkan.

Tak hanya itu, dia berharap agar Menteri ESDM terpilih nanti dapat berdiri kokoh di tengah kepentingan asing yang sering kali masuk dengan berbagai macam cara.

"(Menteri ESDM nanti) sekaligus memiliki kemampuan transformatif untuk mengonsolidasikan seluruh aspek-aspek pengelolaan energi kita dan mentransformasikan sehingga Indonesia betul-betul dapat berjalan di bidang energi," ucap Hasto.

Lalu, dia menambahkan, proses industrialisasi juga dapat dijalankan dengan basis kepercayaan terhadap kemampuan putra-putri terbaik bangsa untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

Namun, dia membantah PDIP telah menyiapkan orang untuk menduduki kursi menteri itu. PDIP menyerahkan soal pengganti Arcandra Tahar kepada Jokowi.

"Sosok itu ya kita serahkan pada Presiden. Kami partai yang taat pada fatsun, asas, dan taat pada mekanisme tata pemerintahan yang baik," kata Hasto.

"Kita menyiapkan proses kepemimpinan untuk bangsa dan negara. Tentang menteri-menteri ya itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Saya pikir kita bicara aspek kriteria itu jauh lebih penting terlebih dahulu, setelah itulah baru kita bicara nama," tandas dia.