Sukses

Wiranto dan Xanana Gusmao Gelar Pertemuan Tertutup, Bahas Apa?

Pertemuan tertutup antar dua petinggi negara ini berlangsung di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator ‎Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendadak menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Investasi Strategis Timor Leste, Xanana Gusmao. Pertemuan tertutup antarpetinggi negara ini berlangsung di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Salah seorang Liaison Officer ‎(LO) dari Timor Leste membenarkan adanya pertemuan dua petinggi negara ini. Pertemuan tersebut membahas terkait persoalan hubungan bilateral.

"Iya benar, ada pertemuan di dalam. Sepertinya membahas soal perbatasan (Indonesia-Timor Leste)," ujar pria yang mengenakan setelan jas hitam dengan bendera ‎Timor Leste di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ‎pertemuan mantan petinggi TNI dengan mantan Perdana Menteri Timor Leste itu berlangsung sekitar pukul 19.00-21.30 WIB.

Sekadar informasi, setidaknya masih ada dua kawasan yang bersengketa antara Indonesia dan Timor Leste. Sengketa pertama adalah dua titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste atau daerah sengketa Un Resolved Segment, Noelbesi-Citrana dan segment Bijael Sunan-Oben yang berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT.

Selain itu, terdapat sengketa lahan di kawasan Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

Kawasan Naktuka di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT itu sudah digarap oleh warga dari Oecusse untuk berkebun.

Setelah Timor Leste merdeka, warga asal Oecusse tidak hanya berkebun, tapi juga membangun permukiman, sehingga membuat warga Amfoang resah dan tidak mau menerima aksi penyusupan untuk menguasai wilayah NKRI secara sistematis tersebut.

Sudah ada perjanjian sebelumnya antara Indonesia dan Timor Leste untuk tidak ada aktivitas di kawasan tersebut sebelum ada penyelesaian sengketa itu. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan sengketa yang ada.