Liputan6.com, Bogor - Puluhan pendemo dari Koalisi Masyarakat Kota Bogor, menggelar unjuk rasa menolak pembangunan terminal Baranangsiang terintegrasi hotel dan mal.
Penolakan ini kembali memanas, menyusul adanya rencana pembangunan terminal yang akan dimulai Januari 2017, pascapengambilalihan terminal tipe A itu oleh pemerintah pusat. Dalam untuk rasa ini, selain berorasi para pengunjuk rasa juga menggelar long march di sepanjang Jalan Juanda Kota Bogor.
Baca Juga
"Kami akan tetap menolak keras, apabila di kawasan terminal ada hotel, mal, atau apartemen," kata koordinator aksi Wahyu saat berorasi di pintu III Istana Bogor, Jalan Juanda, Selasa (23/8/2016).
Advertisement
Massa yang terdiri dari pengamen, pedagang, dan juru parkir itu mendukung, jika terminal diambil alih pemerintah pusat. Tetapi, difungsikan sebagaimana mestinya.
"Tetap tidak boleh ada tempat penginapan dan mal di atasnya. Cukup terminal saja," kata Wahyu.
Mereka mengancam akan terus berunjuk rasa, bila pemerintah pusat tetap melanjutkan kerja sama dengan pihak ketiga, membangun terminal terintegrasi dengan hotel dan mal.
"Pembangunan cukup dianggarkan oleh pemerintah pusat. Tak perlu oleh pihak ketiga," ujar Wahyu.
Para pendemo berharap Presiden Jokowi membantu perbaikan terminal Baranangsiang melalui dana APBN. Agar terwujud terminal yang aman, nyaman, dan tentunya mempertahankan nasib masyarakat yang sudah menggantungkan hidup mereka di terminal ini.
"Kami juga minta Presiden Joko Widodo untuk melakukan investigasi, terkait adanya dugaan penyimpangan dalam perjanjian antara Pemkot Bogor dan PT PGI, yang akan menambah hotel dan mal di terminal Baranangsiang di atas zona transportasi," tegas Wahyu.
Pemkot Bogor berkerja sama merevitalisasi terminal Baranangsiang dengan pihak ketiga, yakni PT Panca Grahatama Indonesia (PGI) pada 2012. Kerja sama ini menggunakan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS).
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Bogor, khususnya mereka yang sehari-hari mencari nafkah di terminal ini. Karena dengan adanya hotel dan mal di kawasan itu, akan menghilangkan fungsi terminal tersebut.
Penolakan terus bergulir hingga berujung aksi mogok beroperasi awak dan sopir bus, bahkan pemblokiran jalan tol serta jalan utama Kota Bogor pada 2013. Kondisi Kota Bogor saat itu lumpuh total, karena tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas.