Ahok: JJ Rizal Jangan Sok, Gaji Pegawai HB Jassin Pakai Duit Gua

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pernyataan sejarawan JJ Rizal yang menyebut Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin ditelantarkan oleh Pemprov DKI.

"JJ Rizal enggak usah sok ngomong (PDS HB Jassin) deh, yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua (saya)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.

Ahok mengakui, mulai tahun ini Pemprov tak bisa lagi mengucurkan anggaran ke pusat dokumentasi itu. Sebagai solusinya, Ahok menyarankan agar PDS HB Jassin diserahkan ke Pemprov DKI.

"Pengurus yang mengaku cinta seni, lebih aman (PDS HB Jassin) diserahkan ke Pemda enggak? Bukan pada Ahok, loh. Kamu masih enggak percaya kita (Pemprov) bisa rawat? Kamu boleh masuk jadi perawat di dalam," kata Ahok.

Ahok menyatakan DKI sudah memberikan dana hibah ke PDS HB Jassin. Namun di tahun ini, mereka tak lagi bisa menerima hibah karena ada batasan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang tak memungkinkan hibah dilakukan berturut-turut.

"Dapat (dana), tapi enggak bisa berturut-turut kan. Dia (JJ Rizal) cuma ngomong doang, kan? Logikanya gini, kamu mau dana hibah saja, kamu kelola, transparansi kamu di mana? Dari Mendagri bilang enggak boleh. Kita tawarin pakai fasilitas kita aja, deh. Anda boleh jadi pengelola, kita gaji, Anda enggak mau juga," kata Ahok.

Ahok menilai pengelola saat ini tidak transparan dalam mengelola perpustakaan itu. Ahok juga tak mengerti alasan pengelola tidak bersedia perpustakaannya diambil alih Pemprov DKI. Padahal, Ahok menjamin pengelola lama tidak akan dipecat oleh DKI.

"Anda cuma minta Rp 2 miliar terus pesta pora. Sorry. Masukin dong resmi ke Pemda," kata Ahok.

"Sekarang kalau kamu orang lama, kamu rajin, bagus, mungkin enggak diberhentiin? Enggak (dipecat) dong, bisa masuk," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menuding pengelola PDS HB Jassin mempolitisasi kasus tersebut dan membuat seolah-olah Pemprov DKI melakukan pembiaran terhadap perpustakaan bersejarah itu.

Perseteruan antara JJ Rizal dan Ahok dimulai ketika sejarawan itu mengeluh kepada mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli soal tidak adanya dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.