JK: Pemimpin Tak Berani Ambil Risiko, Jadi Staf Melulu

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, untuk menjadi seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan risiko. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar risiko yang harus dihadapi.

Hal ini disampaikan di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan LV Lemhannas 2016.

"Tidak mungkin Anda ingin naik pangkat tanpa mau bertanggung jawab. Kalau Anda tak berani ambil risiko, maka sudahlah Anda jadi staf melulu. Kalau Anda berani, Anda bisa jadi macam-macam," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Sebagai orang yang akan menempati jabatan setelah menyelesaikan studi di Lemhanas, para pemimpin harus tahu betul seluk beluk wilayah yang akan dipimpinnya sebelum mengambil keputusan untuk kebijakan.

Masalahnya saat ini, Wapres menambahkan, banyak pejabat yang justru mengandalkan bawahan dalam mengkaji sebuah kebijakan. Parahnya lagi, pejabat tak meneliti ulang hasil kajian yang disampaikan bawahannya.

"Yang memegang kendali ini jangan-jangan eselon III. Karena itu, nanti kita akan potong satu eselon. Menteri bilang ke dirjen tolong telaah, dirjen kasih lagi ke direkturnya telaah lagi sesuai dengan UU yang ada, direktur kasih lagi ke eselon III telaah sesuai dengan aturan UU yang terkait. Macam-macam lah itu dibuat, segala macam rekomendasi. Kesimpulannya tidak," jelas JK.

Sehingga yang terjadi, menurut Wapres, pejabat bukan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kajian dan telaah yang diberikan justru digunakan untuk memperkuat alasan sehingga hasilnya tidak.

"Jadi dirjen, Anda semuanya tergantung di bawah, yang di bawah tergantung sama Anda. Katakan ya, tapi masalahnya kalau ya? Jangan coba telaah bebas, begitu dia bilang tidak, Anda bilang tidak. Itu bisa dinilai dari sidang KPK, kalau menterinya yang disidang, dia bilang dirjen sudah paraf, kalau dirjennya diperiksa dia bilang eselon II sudah paraf. Jadi tidak boleh," tutur JK.

Wapres menjelaskan, dalam sebuah kebijakan semua harus bertanggung jawab. Namun yang terjadi, para pejabat saat ini malah takut mengambil kebijakan karena khawatir kebijakan justru berujung di kursi pesakitan KPK.

"Semua harus bertanggung jawab. Tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab. Itu hal yang banyak harus kita perhatikan. Kebijakan harus diambil yang baik, yang menguntungkan banyak pihak, tapi kalau ada risiko ya hadapi risiko itu," pungkas JK.