Janjikan Rp 2,5 M ke Kepala Kejati DKI, Marudut Divonis 3 Tahun

Dalam vonis ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari dua anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, yakni Edi Supriyatno dan Ismaya. Dua Hakim itu menyebut kalau Marudut belum melakukan perbuatan suap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmoran dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu. Marudut dinilai hanya baru mencoba menyuap, sehingga belum bisa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suap.

"Dalam pertemuan antara Marudut, Sudung, dan Tomo tidak terdapat kesepakatan mengenai akan dilakukannya pemberian dengan maksud agar menghentikan penyelidikan. Menimbang bahwa niat suap melalui Marudut berawal dari inisiatif dan persepsi Marudut," ujar Edi.

Edi mengatakan, dengan begitu belum bisa dikatakan ada perbuatan memberi dan menerima dari Marudut kepada Sudung dan Tomo. Dari kacamata Edi, perbuatan Marudut yang mencoba menyuap itu disebutnya sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan.

"Maka unsur pidana sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 53 dan Pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terbukti," ucap Edi.

Hal sama juga diutarakan Ismaya. Dia berpandangan, tidak terlaksananya pemberian dan penerimaan uang suap dari Marudut kepada Sudung dan Tomo itu bukan kehendak Marudut. Sebab, sebelum transaksi suap itu terjadi, Marudut sudah lebih dulu ditangkap petugas KPK.

Meski di satu sisi, Ismaya juga mengakui, niat Marudut menyuap Sudung dan Tomo yang uangnya berasal dari Sudi dan Dandung sudah ada, akan tetapi perbuatan penyuapan itu 'belum selesai'. Tidak selesainya perbuatan itu bukan keinginan Sudi dan Dandung.

"Menimbang tidak terlaksananya perbuatan itu bukan atas kehendak sendiri. Sudi dan Dandung berperan menyediakan uang, Marudut perantara, Sudung dan Tomo sebagai penyelenggara negara. Niat yang sama para terdakwa sudah ada. Niat meminta bantuan Kepala Kejati dan Aspidsus untuk menghentikan penyidikan sudah ada," ucap Ismaya.

"Tapi perbuatan itu tidak selesai penyerahan uang kepada Kepala Kejati dan Aspidsus bukan keinginan terdakwa, tapi karena Marudut ditangkap. Sehingga menurut kami sependapat, unsur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 53 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti," kata Ismaya.