Ahok Pagi Ini Jadi Saksi Kasus Sanusi, Sore Sidang di MK

Sebelumnya, jaksa mendakwa Sanusi menerima suap Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui asisten Ariesman, Trinanda Prihantoro. Diduga suap Rp 2 miliar itu ditujukan dengan maksud, Sanusi selaku anggota DPRD DKI dan Ketua Komisi D DPRD DKI 2014-2019 dapat membantu percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Suap juga dimaksudkan agar Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra (MSW). Tujuannya, agar PT MSW mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Atas perbuatan itu, Sanusi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Sanusi dengan pencucian uang. Sanusi didakwa melakukan pencucian uang dengan membelanjakan atau membayarkan uang senilai Rp 45.287.833.733 (Rp 45 miliar lebih) untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Tak cuma itu, Sanusi juga menyimpan uang US$ 10 ribu dalam brankas di lantai 1 rumahnya di Jalan Saidi I Nomor 23, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Uang senilai Rp 45 miliar lebih itu didapat Sanusi dari para rekanan Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja Komisi D DPRD DKI. Para rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI itu dimintai uang Sanusi terkait pelaksanaan proyek pekerjaan antara tahun 2012 sampai 2015.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Mohamad Sanusi dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Adapun sidang permohonan uji materi soal cuti kampanye petahana oleh Gubernur Ahok akan berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada Senin 5 September 2016 pukul 12.00 WIB.

Pada sidang ketiga yang dijadwalkan pukul 14.00 itu, Ahok akan mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo atau perwakilan pemerintah.

"(Senin) Jam 2 ke MK. Enggak (tidak ada presiden) biasanya kan presiden, DPR, diwakili pengacaranya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 2 September 2016.

Ahok mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi sidang ketiga di MK itu. "Ya kayak kemarin saja baca berita (berkas gugatan)," kata Ahok.

Ia menggugat UU Pilkada ke MK karena dia berencana tak mau mengambil cuti untuk kampanye. Alasannya, selain ingin mengawal rancangan APBD DKI 2016, Ahok ternyata ingin mengurus Jakarta saat musim banjir seperti sekarang ini.

Ahok menjelaskan, saat ini Jakarta mengalami fenomena La Nina yang mengakibatkan iklim semakin tidak menentu. Padahal, belum musim penghujan saja, wilayah Kemang, Jakarta Selatan, sudah dikepung banjir.