Warga Bukit Duri Minta Ahok Beri 1 Unit Rusun untuk 1 KK

Liputan6.com, Jakarta - Jelang penggusuran kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang rencananya akan dilaksanakan usai Hari Raya Idul Adha, sejumlah warga di lokasi normalisasi Kali Ciliwung itu mulai berbenah.

Meski membongkar rumahnya sendiri, warga mengharapkan adanya kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait pemberian satu unit hunian di Rusun Rawa Bebek untuk satu Kepala Keluarga (KK).

Ketua RT 10 RW 12 Bukit Duri yakni Embeh (58) mengatakan, warganya yang tinggal dalam satu rumah tidak pasti hanya satu KK saja. Sementara, pemberian hunian baru di Rusun Rawa Bebek juga tidak sama luas dengan rumah terdahulu para warga.

"Satu rumah ada yang tiga KK. Yang diterapkan Pemprov DKI bukan per KK tapi per bidang. Harapannya kami kan per KK," tutur Embeh saat ditemui Liputan6.com di rumahnya yang sedang dibongkar, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2016).

Untuk itu, dia berharap perhitungan pemberian hunian rusun dapat menyesuaikan dengan jumlah KK yang ada. Sebab, jika dihitung per bidang bangunan, warga dengan tiga KK dalam satu rumah akan sulit tinggal di rusun yang hanya diberi hunian dengan luas yang tidak seberapa.

"Yang lebih dari satu KK biasanya rumahnya luas. Nanti pindah ke rusun kan sempit, jadi gak masuk semua. Kasian," jelas dia.

Embeh berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat mendengar harapan warga terdampak gusuran di Bukit Duri terkait pemberian hunian itu.

"Kita pindah kok. Kalo bisa yang ada empat, tiga KK dalam satu rumah tolong diterima," ujar dia.

Dia sendiri mengaku sudah menempati Rusun Rawa Bebek selama 2 pekan. Meski tiap tahun rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tiga hunian miliknya, pria yang sudah 40 tahun tinggal di Bukit Duri itu memilih untuk ikut kebijakan pemerintah.

"Sekarang yang nempatin di sana anak saya dulu. Anggota keluarga sampai cucu ada 11 saya. Kita terima saja meski berat dan tetap ada ya rasa kecewa," Embeh menandaskan.