Perbatasan Bukan Halaman Belakang yang Kumuh

Yusron Ihza

Perbatasan harus menjadi etalase atau jendela terhadap dunia luar, dan bukan sebagai halaman belakang yang kumuh. Karena perbatasan menyangkut masalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan masyarakat daerah perbatasan, mempunyai hak yang sama atas pembangunan. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pengelolaan/Pengambangan Perbatasan pantas disambut baik.

Untuk daerah perbatasan laut, peningkatan kinerja patroli perbatasan mungkin cukup. Tapi untuk wilayah perbatasan darat atau pulau-pulau terdepan, perlakuannya tidak cukup hanya dengan patroli. Melainkan harus melibatkan warga setempat.

Sejauh ini ada indikasi bahwa pemindahan patok perbatasan bukan hanya dilakukan oleh warga negara tetangga, melainkan oleh warga kita sendiri. Misalnya, yang terjadi di perbatasan Kalimantan Utara.

Alasannya tindakan di atas adalah karena masyarakat kita yakin akan hidup lebih layak jika wilayahnya menjadi bagian wilayah negara tetangga. Jika pemerintah tidak segera merebut hati masyarakat, maka hal ini jelas membahayakan.

Untuk perbatasan darat, pemerintah perlu membangun jalan raya dan mengkombinasikannya dengan pengembangan perkebunan dan lain-lain. Sehingga, daerah perbatasan itu dapat berkembang dan masyakat pun dapat hidup layak.

Sedangkan wilayah perbatasan laut dapat dikembangkan dengan cara mengembangkan sumber daya laut di sekitar pulau-pulau terdepan.

Jika hal di atas dijalankan dengan baik, maka perbatasan kita bukan saja aman dan masyarakatnya dapat hidup lebih sejahtera. Melainkan, pemerintah pun akan memperoleh keuntungan dari geliat ekonomi yang akan muncul.

Untuk berjalannya hal di atas, jelas diperlukan adanya figur yang tepat dan berwawasan. Baik dalam hal pengembangan wilayah, maupun dalam hal berdiplomasi dengan negara luar, terutama negara tetangga.

Jika saja aspek tadi tak diperhatikan, tidak tertutup kemungkinan bahwa perpres dan pembentukan badan tadi hanya akan merupakan pemborosan belaka.


Penulis adalah pengamat ekonomi pertahanan