Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai perdebatan pimpinan intelijen antara sipil dengan militer sudah tidak relevan lagi.
Menurut Charles perdebatan itu harus diakhiri setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan calon tunggal Komjen Budi Gunawan (BG) jadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
"Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya bicara militer atau sipil, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak BG mampu untuk memimpin lembaga intelijen," ujar Charles dalam keterangan persnya, Selasa (6/9/2016).
Advertisement
Anggota Fraksi PDIP ini mencontohkan di dunia intelijen luar negeri seperti Direktur CIA yang selalu berasal dari sipil, sehingga jangan sampai isu sipil dan militer ini dibesar-besarkan. Sebab menurut dia, hasilnya harus dilihat berdasarkan kinerja Budi Gunawan nanti.
"Yang penting kan hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga ‎kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah," ujar dia.
Di samping itu, Charles menilai Budi Gunawan harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antar lembaga atau badan intelijen dengan penegak hukum, karena ini bukan saja terjadi di Indonesia tapi juga dihadapi oleh instansi intelijen di dunia.
"Misalnya di Amerika dalam Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian ‎WTC karena lemah nya kordinasi antara CIA dengan penegak hukum, sehingga informasi yang sudah didapatkan oleh CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum," jelas dia.
Menurut dia, mereka sudah membangun suatu sistem information sharing environment (ISE) yang diamanatkan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act 2004 (IRTPA), yang mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum mengkoordinasikan sharing informasi.
"Kepemimpinan Pak BG bisa memperbaiki kordinasi antar lembaga dan saya yakin Pak BG mampu melakukan itu, karena beliau kita lihat memang piawai dalam membangun komunikasi dan kordinasi baik di internal maupun antar lembaga," Charles menandaskan.