Suap Proyek Jalan di Maluku, KPK Periksa Ketua Poksi Hanura

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Fauzi Amroh dalam dugaan suap proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Hanura itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Taufan Tiro, koleganya di Komisi V DPR.

"Yang bersangkutan jadi saksi untuk tersangka ATT," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Nama Fauzi Amroh muncul dalam persidangan eks Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Fauzi selaku Kapoksi menjadi pihak yang turut hadir dalam rapat 'setengah kamar'.

Rapat setengah kamar itu merupakan rapat tertutup antara pimpinan Komisi V DPR dan Kementerian PUPR. Rapat tersebut membahas soal dan aspirasi.

Damayanti menyebut ada 'jual beli' dana aspirasi dalam rapat tertutup tersebut. Dugaan 'jual beli' itu maksudnya, jika keinginan pimpinan Komisi V soal pagu anggaran dana aspirasi ditolak Kementerian PUPR, maka pimpinan Komisi V tidak akan menyetujui Rancangan APBN yang diajukan kementerian yang dipimpin ‎Basuki Hadimoejono tersebut.

Sebaliknya, jika diterima, pimpinan Komisi V akan memuluskan RAPBN yang diajukan Kementerian PUPR.

Dari situ pula muncul dugaan jatah-jatah nilai pagu anggaran yang bisa dinegosiasikan anggota Komisi V DPR untuk program aspirasi. Kata Damayanti, anggota Komisi V mendapat nilai pagu sebesar Rp 50 miliar. Kapoksi Komisi V dapat jatah Rp 100 miliar. Sedangkan untuk pimpinan Komisi V sebanyak Rp 450 miliar.

Damayanti mengungkapkan rapat tertutup 'setengah kamar' itu dihadiri pihak Kementerian PUPR, di antaranya Sekretaris Jenderal Taufik Widjojono, Kabiro Perencanaan dan Anggaran Hasanuddin.

Kemudian dari pihak pimpinan Komisi V, di antaranya Kapoksi Hanura Fauzi Amroh, Kapoksi PKB Mohamad Toha, serta Wakil Ketua Komisi V Lazarus, dan Michael Wattimena dan Ketua Komisi V Fahri Prancis.

"Kalau anggota Komisi V tidak dilibatkan dalam rapat tertutup itu," ujar Damayanti.