Dekan Psikologi UI Sebut Ahli Kubu Jessica Bukan dari Kampusnya

Setelah ditelusuri, ternyata Dewi Taviana tidak mempunyai latar belakang pendidikan akademis, rekam jejak penelitian, atau rekam jejak pengabdian dalam bidang psikologi politik.

"Jadi, kami tidak bisa memberikan jaminan apakah yang bersangkutan memiliki kualifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang psikologi politik," tutur Rifameutia.

Karena itu, kata Rifameutia, Fakultas Psikologi UI sangat keberatan apabila Dewi disebutkan sebagai Ahli Psikologi Politik dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. "Kami tidak mempunyai staf yang bernama Dewi Taviana Walida Haroen," tandas dia.

Dia menjelaskan, saat ini untuk menjadi psikolog harus menempuh pendidikan hingga jenjang S2 atau magister. ‎Memang zaman dulu lulusan S1 ilmu psikologi bisa menjadi seorang psikolog, tapi saat ini syarat itu ditingkatkan.

"Lalu, sebutan psikolog juga diberikan oleh asosiasi psikologi, yaitu HIMPSI, dan surat izin praktik juga diterbitkan oleh HIMPSI," jelas Rifameutia.

Rifameutia mengaku tidak mengetahui apakah Dewi Taviana yang dihadirkan kubu Jessica sebagai ahli psikologi itu mengantongi surat izin praktik dari HIMPSI atau belum. Surat izin praktik dari HIMPSI ini juga memiliki masa terbatas dan harus diperbaharui.

Karena itu, kata Rifameutia, ahli-ahli psikologi yang dihadirkan di persidangan seharusnya terlebih dulu ditanyakan terkait keabsahan izin praktiknya. "Karena ada beberapa keahlian, antara lain, klinis anak, klinis dewasa, psikolog sekolah, psikolog industri dan organisasi serta psikolog forensik," dia memungkasi.

Pada persidangan ke-22, Senin 19 September lalu, Dewi beberapa kali mengkritisi kesimpulan ahli psikologi yang dihadirkan JPU, yakni Antonia Ratih Andjayani. Dia menyebut metode yang dilakukan Ratih dalam assessment Jessica tidak lengkap.