Ini Hasil Kesepakatan Rapat Konsultasi Terkait Pelaksanaan Haji

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat konsultasi terkait pelaksanaan haji 2016. Menurut Ketua DPR Ade Komarudin pun menyebutkan sejumlah pihak terkait yang ikut dalam rapat.

"Kita melaksanakan rapat konsultasi dihadiri oleh Menteri Agama, Dirjen Kemenag, Wamenlu, Sekjen Depkes, Kasum TNI, Kabarhakam Polri, staf ahli Kemenlu, dan instansi-instansi yang terkait pelaksanaan haji," ucap Ade Komarudin di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2016.

"Adapula DPR pimpinan Komisi I, Komisi VIII, Komisi V, Komisi IX, saya bersama dengan Pak Agus (Agus Hermanto) memimpin rapat," politikus Golkar yang akrab disapa Akom tersebut.

Ia menjelaskan, karena ini merupakan rapat konsultasi yang tidak ada kesimpulan, maka kesepakatan pun diambil.

"Yang pertama, dewan sepakat dari sejak awal memberikan apresiasi ke pemerintah dalam hal ini Kemenag plus instansi-instansi yang saya sebutkan dan Menlu, Dubes Arab Saudi juga bagus, atas penyelenggaraan haji yang sekarang jauh lebih baik dari pada sebelumnya," Akom memaparkan.

Selain tidak ada masalah, lanjut dia, tetapi pelaksanaan pelayanan haji di Arab Saudi juga lebih baik. Namun perlu ada beberapa perbaikan agar lebih baik lagi ke depannya.

"Lalu soal kuota, apakah legislatif maupun eksekutif, Menag dan Kemenlu untuk merubah kuota jadi kembali seperti sebelumnya. Dilakukan langkah-langkah hubungan trilateral dengan beberapa negara sahabat di kawasan yang kuotanya tidak dipergunakan dengan maksimal, kemudian kita akan melakukan langkah ke pemerintahan Arab Saudi juga memberikan persetujuan untuk melakukan langkah itu," ujar dia.

"DPR dalam hal ini melakukan diplomasi parlemen, saya sebagai ketua tim pengawasan kemarin akan mengagendakan pada bulan Desember kemungkinan melakukan gibah dalam rangka membantu penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih baik lagi," Akom menambahkan.

Soal pemondokan jemaah haji, lanjut Akom, telah disepakati agar tenda yang berada di Arafah dapat diperbaiki lagi. Kemudian juga soal pemondokan haji secara umum agar menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya.

"Lalu soal masalah karena keterbatasan kuota kemarin, Kemenag dengan TNI Polri akan mensosialisasikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau TNI melalui Babinsa, Polri oleh Babinkamnas akan melakukan sosialisasi agar tidak terulang persoalan-persoalan keterbatasan kuota sehingga melalui jalan pintas," tutur Akom.

"Dan kesehatan, akan ditambah tenaga kesehatannya, dokternya, perhubungan akan ditambah, dan keamanan bagi jamaah TNI dan Polri akan ditambah, kemarin 70 akan ditambah lagi, itu kesepakatan," politikus Partai Golkar ini menegaskan.

Terkait dengan persoalan kuota haji, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin langsung menjawab jika kuota haji untuk Indonesia kembali normal seperti sebelum Masjidil Haram direnovasi.

"Kuota jamaah haji Indonesia akan kembali normal pada tahun depan yaitu 211.000 orang. 2013, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota sebanyak 168.800 calon jamaah haji dari Indonesia dengan rincian 155.200 jamaah reguler dan 13.600 jamaah haji khusus," kata Lukman.

"Jatah normal kuota haji sebanyak 211.000 orang sesuai kesepakatan OKI dipangkas 20 persen lantaran adanya renovasi Masjidil Haram," Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan.