Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto akan mendorong Ulos yang kini menjadi warisan budaya nasional menjadi warisan budaya internasional.
"Jadi memang Ulos saat ini menjadi warisan budaya nasional dan ingin ditingktakan menjadi warisan budaya dunia. Tentunya yang berhak dan mendeklarasikan adalah UNESCO. Jadi tata caranya harus mmenuju ke arah sana," ujar Agus usai menerima audiensi dengan Panitia Hari Ulos di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
"Di antaranya yakni dilaksanakan pameran, pendidikan dan juga harus disampaikan sejarah Ulos kepada UNESCO. Mudah-mudahan bisa diterima sebagai warisan budaya dunia," sambung dia.
Politisi Demokrat ini pun juga diundang oleh Panitia Hari Ulos yang akan berlangsung di Medan pada 17 Oktober 2016 nanti. Ia pun akan mengupayakan untuk memenuhi undangan tersebut.
"Tadi mereka hadir karena ingin melaksanakan pameran Ulos di Medan dan secara khusus ingin mengundang saya 17 Oktober. Akan ada pameran Ulos di sana. Saya tentunya akan melihat jadwal saya, barangkali nanti jadwalnya tidak berbenturan, maka saya akan beri jawaban,” terangnya.
Agus pun menegaskan akan terus berupaya meningkatkan warisan budaya, agar tidak ada negara lain yang mengklaim budaya Indonesia. Ia pun akan mendorong Ditjen Kebudayaan untuk memberikan dukungan terhadap persoalan ini.
Advertisement
"Memang warisan budaya harus kita tingkatkan terus, kita pelihara dan deklarasikan sebagai warisan budaya dunia, sehingga tidak ada yang bisa klaim bahwa Ulos ini produksi budaya negeri lain," ujar Agus.
"Ini pentingnya deklarasi terhadap warisan budaya. Ini memang berkaitan dengan Ditjen Kebudayaan yang harus betul-betul mendorong masalah ini," sambung dia.
Mengenai tindak lanjut upaya DPR ini, Agus akan berkoordinasi dengan Komisi X untuk memberikan dukungan politik supaya Ulos menjadi warisan budaya dunia.
"Nanti saya akan telepon Ketua Komisi X, akan saya sampaikan hal seperti ini yang harus didorong. Karena secara politik, DPR akan terus berikan dukungan agar Ulos sebagai warisan budaya dunia. Dan persyaratan lain DPR akan berkonsultasi dengan Kementerian terkait agar terpenuhi," pungkas Agus.
(*)