Istana: Presiden Jokowi Terus Membahas Masalah HAM Papua

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikan masalah hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani mengatakan, saat ini Jokowi terus membahas masalah ini dengan jajarannya.

Hal ini dikatakan Jaleswari dalam sebuah diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris pada Minggu, 2 September 2016.

"Penyelesaian masalah HAM di Papua itu tergantung dengan leadership (kepemimpinan), dan kita memiliki Presiden yang sangat aware (peduli) dengan Papua. Jarang sekali publik tahu bahwa sebetulnya itu terus dibahas dan tidak berhenti," kata Jaleswari di Birmingham seperti dikutip dari Antara, Senin (3/10/2016).

Deputi Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM itu menceritakan proses di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015.

Pada saat itu, kata dia, Jokowi memanggil para tokoh agama untuk dimintai pendapat mengenai rencana kunjungannya ke Papua. Mantan Wali Kota Solo itu ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di Papua.

"Waktu itu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung meresponnya dengan menelepon Panglima TNI, Kapolri, dan Menkumham," kata Jaleswari.

Jokowi, masih menurut Jaleswari, juga berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan rumit yang terjadi di tanah Papua. Hanya saja, kata dia, media massa sangat jarang memberitakan mengenai perkembangan perbaikan persoalan Papua.

"Dua hari sebelum saya ke sini (Inggris), saya mengobrol dengan Menko Polhukam (Wiranto) untuk menanyakan proses pelanggaran HAM di Papua. Saya rasa publik harus tahu bahwa ini terus dijalankan, hanya di tingkat media masalah ini tidak terlalu dikapitalisasi untuk konsumsi publik," ujar dia.

Dalam diskusi mengenai Papua itu turut hadir pula Bupati Puncak, Papua Willem Wandik, peneliti Papua dari UGM Bambang Purwoko dan mahasiswa program doktoral University of Oxford.

Diskusi Papua tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Konvensi Internasional Pelajar Indonesia atau Indonesian Scholars International Convention (ISIC) 2016 di Birmingham, Inggris.

Hasil diskusi tersebut, kata Jaleswari, diharapkan dapat menjadi tantangan bagi para pelajar Indonesia untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di Papua.

Indonesia saat ini menjadi sorotan di Sidang Majelis Umum PBB. Gara-garanya, enam negara Pasifik yaitu Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Nauru, Marshall Islands, dan Tuvalu melayangkan tuduhan pada Indonesia.

Negara-negara itu menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua. Oleh sebab itu, mereka mendesak PBB segera bertindak.

Tak hanya itu, para pemimpin Pasifik ini juga menyerukan Indonesia untuk menghormati hak-hak dari penduduk asli Papua.