Ketua BKSAP: Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar Produk Asing

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf menyatakan hasil produksi Indonesia harus bisa di ekspor ke negara-negara di Eropa. DPR tidak ingin Indonesia hanya sebagai pasar produk asing. 

“Sebagai wakil rakyat kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar untuk produk-produk negara-negara luar, tetapi kami juga ingin menjadi produsen. Saya ingin produksi kita juga bisa di ekspor ke negara-negara Uni Eropa, sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Nurhayati usai menerima kunjungan Dubes Uni Eropa Vincent Guerend di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Dalam pertemuan itu dibahas juga mengenai masalah minyak kelapa sawit Indonesia yang selama ini sulit menembus pasar Eropa, akibat adanya aturan dan larangan yang ada. Nurhayati minta agar masalah ini tidak di politisasi, karena memang semua ini adalah bagian dari politik dunia.

“Sangat memprihatinkan, karena kelapa sawit merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia, kita ingin agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari hasil itu. Konkretnya dari hasil percakapan tadi, kami akan membentuk grup kerjasama bilateral antara Parlemen Uni Eropa dan Parlemen Indonesia, dan kami akan segera kirimkan MOU nya supaya bisa segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Tujuan kedatangan Dubes Uni Eropa di Komplek Parlemen itu, antara lain guna membicarakan progres perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia. Vincent Guerend juga ingin mengetahui tindak lanjut hasil perjalanan tim delegasi BKSAP saat mengunjungi Uni Eropa.

“Perjalanan kita ke parlemen Uni Eropa baru-baru ini untuk menyampaikan tentang pentingnya kerjasama Uni Eropa – Indonesia yang fair atau berkeadilan,” jelasnya.

Kedua pihak bukan hanya membahas tentang pentingnya penanganan isu teroris, tetapi juga mengenai perubahan iklim. DPR melalui BKSAP akan terus menyuarakan tentang pentingnya mencegah perubahan iklim, dengan terus menggiatkan penanaman pohon dan penghijauan guna mengembalikan kondisi hutan.

“Perubahan iklim tersebut lebih banyak membunuh ketimbang masalah teroris. Kalau teroris bisa dilihat secara kasat mata, tetapi perubahan iklim yang terjadi diwilayah geografis Indonesia yang merupakan ring of fire sangat berbahaya dan sangat rawan,” tandas politisi F-Demokrat itu.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor baru-baru ini telah menelan korban ratusan jiwa, oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus meletakan masalah perubahan iklim sebagai prioritas program kerja pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari bencana. Rakyat tidak saja diselamatkan dari teroris, tetapi juga dari masalah bencana, dan negara harus hadir untuk menyelamatkan rakyat.

“Dalam kesempatan tadi kita juga meminta agar UMKM diberikan kebijakan yang berbeda, tidak disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang besar,” pungkasnya.

(*)