Ketua DPR Upayakan Penerapan E-Budgeting Parlemen

Liputan6.com, Jakarta Memasuki era modernisasi saat ini perbaikan tata kelola keuangan lembaga sudah menjadi tuntutan kemajuan zaman, lembaga yang tidak berusaha memperbaiki sistem lambat laun akan tertinggal. Ketua DPR RI Ade Komarudin sudah menyadari hal tersebut, oleh sebab itu dia mengupayakan agar DPR menerapkan sistem keuangan e-budgeting.

"Anggaran DPR sebaiknya kita mulai, kita pelopori dengan e-budgeting, karena kita kian hari harus semakin akuntable," usul Akom sapaan akrab Ketua DPR, di Bali baru-baru ini.

Usulan tersebut dia kemukakan setelah melakukan lawatan ke luar negeri, menghadiri pertemuan dengan parlemen-parlemen antar negara. Akom mengatakan parlemen di berbagai negara sudah dikelola dengan tertib dan terbuka. Meskipun terbuka namun unsur keamanan tetap menjadi perhatian, dengan penjagaan-penjagaan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Satu pelajaran dari diskusi itu bagaimana mengelola parlemen dengan baik," ujar Akom.

E-budgeting dipahami sebagai sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi publik. Sistem ini diterapkan sebagai dokumen penyusunan anggaran di sebuah lembaga. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh lembaga negara, sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi.

Akom memaparkan saat ini sudah banyak sektor yang sudah memulai e-budgeting dan DPR pun seharusnya sudah bisa melakukannya. Mengenai hal tersebut, Akom mengatakan sudah berdiskusi dengan Kementerian PAN-RB, agar melakukan semacam MOU untuk merencanakan kerjasama dengan Kesekjenan DPR.

"Kita tata Dewan Perwakilan Rakyat, bukan hanya memaksimalkan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara keseluruhan, tetapi juga kesekjenan sebagai supporting sistem, kita juga harus tata dengan baik, kian hari harus lebih baik," sergah Akom.

Sistem e-budgeting kini sudah mulai membuktikan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional. Beberapa keunggulannya seperti, bisa mencegah tindakan korupsi, memiliki prinsip transparansi publik, serta efisien dalam pendataan keuangan.

(*)