KPK: Pengawas Internal Harus Bernyali Tegur Atasan Cegah Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang turut buka suara terkait masih banyaknya pungutan liar (pungli) di kementerian dan lembaga negara. Hal itu menyusul dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polri di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saut mengatakan, dibutuhkan nyali besar bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah dan menindak pungli yang masih marak terjadi saat ini. Terutama ketika ada program-program pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kalau ada program yang tidak sesuai, para APIP ini harus memiliki nyali seperti KPK untuk melakukan pencegahan dan penindakan," ujar Saut dalam pesan singkatnya, Kamis (13/10/2016).

Kata dia, KPK sejauh ini terus mendorong integritas para APIP melalui program Tunas Integritas. Program ini memiliki tujuan agar aparat pengawas mempunyai daya tahan dan keunggulan di organisasi yang mereka naungi.

Menurut Saut, inspektorat atau lembaga pengawas yang notabene merupakan APIP di kementerian dan lembaga negara harus punya nyali menegur pejabat tertinggi di struktur organisasi mereka. ‎Saut yakin, jika inspektorat punya keberanian menegur, maka PNS maupun pegawai BUMN akan cepat punya integritas lebih baik.

"Mereka harus memiliki keberanian untuk menegur pejabat tertinggi di organisasi mereka. Kalau ini jalan, yakin PNS dan BUMN cepat memiliki integritas," ucap dia.

Jadi Sasaran Kritik

Tapi, Saut juga tak memungkiri jika banyak aparat pengawas, baik di inspektorat maupun lembaga pengawas masih banyak yang 'masuk angin' dalam melakukan tugas pengawasan. Meski begitu, program Tunas Integritas dari KPK‎ diyakini akan dapat mengubah mentalitas aparat pengawas jadi lebih berani berdialog atau berdebat dengan atasan mereka.

Meski diakui dia, dengan keberanian itu aparat pengawas beresiko menjadi sasaran kritik atau caci maki di internal organisasi mereka sendiri. Bahkan tak sedikit yang dicap sebagai mata-mata KPK.

"Meski beberapa di antara mereka (aparat pengawas) ada yang digeser atau bahkan dikata-katai sebagai mata-mata KPK. Tapi ini proses membangun Tunas Integritas untuk terus berlanjut," ucap Saut.

Ke depan dia berharap, melalui Tunas Intergitas ini setiap kementerian dan lembaga negara menjadi lebih teliti dalam menyusun rencana anggaran yang bersih. Sehingga, cita-cita good governance yang bersih dari pungli dapat tercipta di masa mendatang.‎ Apalagi program Tunas Integritas itu rutin dilakukan KPK setiap tahunnya.

"KPK dengan program Tunas Integritas secara rutin setahun beberapa kali melakukan pertemuan dan bimbingan. Itu tindak lanjut dari upaya konkret yang harus dilakukan agar mereka (kementerian/lembaga) teliti dalam menyusun rencana anggaran dalam kaitannya dengan good governance," ujar Saut.