Pemberantasan Pungli Sudah Terlambat?

Komisioner Ombudsman La Ode Ida menilai tidak ada yang luar biasa dalam OTT yang dilakukan Polri di Kemenhub. Sebab, pungli di Kemenhub sudah biasa terjadi.

"Sebetulnya (OTT) bukan hal luar biasa, karena (pungli) sudah biasa. Hanya kemarin yang tertangkap kecil-kecilan," kata La Ode dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Dia menambahkan OTT pungli di Kemenhub tidak seberapa dengan laporan yang diterima Ombudsman selama ini. Dia mengklaim hampir 50 persen laporan masuk ke Ombudsman soal pungli.

"Mulai dari yang besar sampai kecil," ucap La Ode.

Dia menilai perlu adanya peningkatan pengawasan internal di setiap institusi negara.

"Kalau tidak percaya pengawasan internal, lebih baik ditiadakan inspektorat. Ini sebetulnya yang harus di-push pemerintah. Pimpinan lembaga harus push agar tertib, biar tidak mubazir," tandas La Ode.

Saber Pungli

Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk memerangi pungutan liar (pungli) bernama Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab tim itu.

Penggerak utama satgas ini akan diprioritaskan pada Polri yang melibatkan kementerian terkait. Wiranto mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan pungli di Kementerian Perhubungan, Selasa 11 Oktober 2016 lalu.

"Presiden tahu pungli banyak terjadi, tidak cuma di satu kementerian saja. Banyak rakyat kecil yang mengeluhkan," ujar Wiranto di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.

Operasi tangkap tangan di Kemenhub, menurut dia, menjadi langkah pertama keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar. Pada masa mendatang, Wiranto melanjutkan, Saber Pungli akan menyasar ke semua sektor. Nantinya masyarakat bisa mengadu langsung ke kelompok tersebut.