6 Gebrakan Jokowi-JK Selama 2 Tahun Pemerintahannya

Selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, hampir tidak terdengar gejolak politik yang berarti. Bahkan yang terjadi, sejumlah partai politik yang pada Pilpres 2014 lalu berseberangan dengan Jokowi seperti Golkar, PAN, dan PPP, kini telah merapat, bergabung dengan pemerintah mendukung kebijakan Jokowi-JK. 

"Sekarang koalisi Partai-partai Politik Pendukung Pemerintah (PPP). Sudah jadi PPP itu. Gabungan Parpol pendukung pemerintah. Enggak ada lagi KMP (Koalisi Merah Putih)-KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," kata Zulkifli di Kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat 20 Mei 2016. Dia berharap koalisi baru ini dapat membantu pemerintah menjalankan program pembangunan.

Dengan bergabungnya sebagian besar partai politik ke koalisi pemerintah, membuat pemerintahan Jokowi-JK semakin kuat dan stabil.

Luhut Pandjaitan saat menjabat Menko Polhukam 22 Juli 2016 lalu menyatakan, iklim politik nasional saat ini berlangsung baik. Tak ada gejolak yang berarti dalam hubungan antarlembaga tinggi negara.

"Perkembangan politik Indonesia cukup menggembirakan. Hubungan Pemerintah dengan parlemen sangat baik," ucap Luhut di Kantor Gubernur Banten, Jumat 22 Juli 2016.

Bahkan Golkar, di bawah pimpinan Setya Novanto, sejak jauh-jauh hari menyatakan akan mendukung Jokowi lagi di Pilpres 2019.

"Partai Golkar mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019," ujar Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.

Selama dua tahun memerintah, Jokowi-JK telah melangsungkan dua kali reshuffle (perombakan) kabinet. Reshuffle pertama berlangsung pada 12 Agustus 2015. Dalam reshuffle pertama ini, 5 menteri termasuk di dalamnya sekretaris kabinet dicopot, dan 1 menteri diganti posisinya. Dalam reshuffle kabinet jilid I ini sama sekali tidak ada gejolak politik. Sebaliknya pasar menyambut positif.

Begitu juga pada reshuffle kabinet jilid II yang berlangsung 27 Juli 2016. Alih-alih mengguncang perpolitikan Indonesia, reshuffle kabinet Jilid II malah menuai banyak respons positif.

Bahkan partai oposisi yakni Gerindra ikut memuji langkah Jokowi. Wakil Ketua Gerindra Arief Poyuono mengatakan, formasi baru Kabinet Kerja cukup memberikan harapan pada perbaikan ekonomi dan percepatan program pembangunan.

"Apalagi Sri Mulyani punya kemampuan yang cukup mumpuni saat mengatasi dampak krisis ekonomi global 2008, serta pengalamannya sebagai Direktur Regional Bank Dunia," ucap Arief kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat 29 Juli 2016.

Menurut Jokowi, reshuffle kabinet jilid dua ini dilakukan untuk mempercepat penanganan masalah ekonomi dan kesenjangan wilayah.

"Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya. Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi ekonomi dunia yang melambat, sekaligus penuh persaingan dan kompetisi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 27 Juni 2016.

Tak lama setelah memerintah, Presiden Jokowi menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut mantan Wali Kota Solo ini, tax amnesty bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan negara, tapi yang penting untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia dan memperluas basis pajak di dalam negeri.

Program ini berhasil. Pada tax amnesty periode I yang berakhir September 2016, pemerintah berhasil mengumpulkan harta deklarasi dan repatriasi mencapai Rp 3.540 triliun.

Gebrakan Jokowi dalam hal penerimaan pajak ini pun mendapat pujian DPR. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan salut kepada Menteri Keuangan Jokowi.

"DPR tidak bisa melupakan jasa beliau (Bambang Brodjonegoro) yang waktu itu jadi Menkeu, Ibu Sri (Sri Mulyani) melanjutkan dan juga berjalan dengan baik kepada orang per orang, terutama untuk wajib pajak yang besar," ujar Akom di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.

Sekarang, lanjut Akom, pemerintah dapat bernapas lega karena dana tax amnesty dapat kembali menyehatkan APBN. Akom pun yakin, ke depan pelaksanaan tax amnesty akan berjalan lebih baik. "Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik," ujar Akom.

Selama dua tahun pemerintahannya, Jokowi bergerak cepat melaksanakan pembangunan. Sejumlah mega proyek dengan nilai strategis diluncurkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia.

Beberapa proyek strategis itu antara lain pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan bandara, program sejuta rumah, bendungan atau waduk, pembangkit listrik, dan lainnya.

Hingga Juni 2016, Jokowi mengatakan hampir separuh dari total proyek strategis sudah masuk dalam tahap pelaksanaan.

"Setelah 6 bulan berjalan saya mendapatkan beberapa info bahwa dari 225 proyek, 139 proyek berada pada 56 persen dan masih dalam perencanaan. Dan 88 proyek atau 44 persen berada pada tahapan pelaksanaan," kata Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 6 Juni 2016.

Keseriusan Jokowi mendongkrak pembangunan di Tanah Air terlihat dari besarnya dana yang dialokasikan. Untuk pembangunan infrastruktur , Jokowi menginvestasikan Rp 5.000 triliun hingga periode 2019.

Technical Advisor PwC Indonesia, Julian Smith mengatakan, pemerintah Jokowi telah menyiapkan pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp 346,6 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Jumlah ini naik 9 persen dari pagu di APBN-P 2016 yang dipatok Rp 317,1 triliun.

Selasa 11 Oktober 2016, Presiden Jokowi meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Tepat di hari peluncuran ini terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan.

Jokowi geram, dan langsung mendatangi lokasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Dia menyatakan perang terhadap pungli.

"Saya perlu peringatkan seluruh lembaga, seluruh instansi mulai sekarang ini, mulai setop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat. Setop, hentikan," tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan akan membasmi praktik pungli di semua pelayanan masyarakat. Bahkan pungli yang nilainya kecil pun tetap akan diberantas.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500 ribu atau Rp 1 juta, urusan Rp 10 ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan," kata Jokowi, Minggu 16 Oktober 2016.

Menurut Jokowi, operasi pemberantasan pungli untuk membangun sebuah budaya baik dan budaya kerja cepat.

Presiden Jokowi tidak hanya memainkan peranan penting di Tanah Air, tapi juga di dunia internasional khususnya dunia Islam. Baru-baru ini Jokowi dinisbatkan sebagai salah satu tokoh Muslim berpengaruh di dunia.

Dalam laporan bertajuk "The Muslim 500: The World's 500 Most Influental Muslims" untuk edisi 2017 yang baru saja terbit di Yordania, Jokowi menempati posisi ke-13 dalam daftar Top 50 di antara 500 tokoh Muslim dunia.

Menurut laporan Muslim 500, Jokowi dinilai sukses karena kedekatannya dengan konstituen, dan memiliki reputasi sebagai politikus 'bersih'.

"Presiden Widodo adalah presiden pertama RI yang tak datang dari latar belakang elite militer atau politik," demikian seperti dikutip dari situs themuslim500.com.

Salah satu kebiasaannya yang jadi sorotan adalah blusukan, untuk mendengar dan melihat langsung  apa yang terjadi dalam masyarakat.

Pengaruh Jokowi ini diperlihatkan saat negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sepakat untuk membentuk Contact Group on Peace and Conflict Resolution (CG-PCR).

CG-PCR merupakan gagasan Presiden Jokowi. Ide itu dikeluarkan Jokowi saat pertemuan Informal Gathering on Strengthening Solidarity and Cooperation in the Islamic World, 22 April 2015.